Jakarta (ANTARA News) - Kapuspen TNI Laksda M Sunarto menegaskan bahwa TNI mendukung keputusan politik apapun yang diambil oleh negara mengenai status mantan Presiden Soeharto."Politik TNI adalah politik negara. Karenanya, apapun putusan yang diambil oleh negara, TNI tunduk dan mendukung putusan tersebut," katanya saat mengunjungi redaksi LKBN ANTARA, di Jakarta, Rabu.Kapuspen TNI lulusan Akademi Angkatan Laut 1973 itu dalam kunjungannya ke LKBN ANTARA diterima Pemimpin Umum/Pemred LKBN ANTARA, Asro Kamal Rokan serta jajaran pimpinan LKBN ANTARA lainnya.Dia juga menegaskan bahwa TNI tidak pada posisi mencampuri proses hukum yang tengah berlangsung atas mantan Presiden Soeharto. Sementara itu, pimpinan MPR di Jakarta, Rabu, menyelenggarakan rapat pimpinan (Rapim) untuk mencari solusi dan masukan penyelesaian polemik mengenai perlu tidaknya mantan Presiden Soeharto diampuni atau tidak. Rapat dipimpin Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan para Wakil Ketua MPR, yaitu Mooryati Soedibyo, Aksa Mahmud dan AM Fatwa. Fokus Rapim ini adalah membahas Tap MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN. AM Fatwa kepada pers sebelum Rapim ini menjelaskan, Rapim ini hanya membahas Tap tersebut dan mencari masukan solusi untuk mengakhiri polmeik mengenai perlu tidaknya proses hukum dilanjutkan dan perlu tidaknya pemberian pengampunan kepada Pak Harto. "Rapim tidak mencabut Tap tersebut karena bukan Rapat paripurna," katanya. Dia menyatakan, pertimbangan dan solusi yang diberikan rapm MPR ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kejaksaan Agung Abdul Rahman Saleh dalam menyelesaikan persoalan terkait Pak Harto. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu pukul 21.00 WIB akan bertemu dengan para pimpinan lembaga tinggi negara unuk meminta masukan dari mereka, sebelum dirinya memutuskan sikap terhadap mantan Presiden RI Soeharto.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
