Turut hadir dalam acara peresmian kampus, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz. Kehadiran Djan juga untuk meninjau pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi mahasiswa. Rumah susun tersebut menjadi bagian dari master plan pembangunan kampus STP di Karawang. Pembangunan Rusunawa merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Kemenpera dan KKP Nomor 04/SKB/M/2012 dan Nomor 01/MEN-KP/KB/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pengadaan Perumahan di Lingkungan KKP. “Kami menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Perumahan Rakyat yang telah menetapkan Sekolah Tinggi Perikanan sebagai salah satu dari 30 kampus penerima bantuan pembangunan Rusunawa untuk Mahasiswa,” ujar Sharif.
Lebih jauh Sharif mengatakan, pembangunan kampus STP Karawang ini diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang dapat berdampak pada berkembangnya Kabupaten Karawang. Lanjut Sharif, hal ini dapat berjalan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang. “Keberadaan kampus ini selain untuk mengembangkan SDM kelautan dan perikanan, ditujukan pula untuk memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang,” ujarnya.
Keberadaan lembaga pendidikan ini akan memberikan efek manfaat besar bagi warga Karawang, seperti meningkatnya SDM untuk menggali potensi kelautan dan perikanan, maupun dampak lain bagi pengembangan ekonomi masyarakat dengan keberadaan ribuan mahasisiwa yang akan kuliah di lembaga tersebut. Selain itu, langkah strategis ini ditempuh untuk mengakselerasi peningkatan produksi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing yang mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
STP merupakan salah satu lembaga pendidikan KKP, di samping tiga Akademi Perikanan dan sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut menggunakan sistem pendidikan vokasi sehingga menghasilkan lulusan yang siap pakai sesuai bidangnya dengan perekrutan peserta didik sebesar 40 persen anak pelaku utama (nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, dan petambak garam), 40 persen masyarakat umum, dan 20 persen kerja sama instansi terkait. Sistem pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis vokasi dinilai mampu mencetak tenaga ahli yang unggul dan berkarakter, sehingga siap bekerja sesuai bidangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Sementara itu, Kepala BPSDMKP, Sjarief Widjaja menyebut bahwa pengembangan pendidikan vokasi ini mengacu pada konsep teaching factory, di mana peserta didik dapat melaksanakan praktik sesuai dengan kondisi dunia kerja pada industri kelautan dan perikanan yang sesungguhnya, dengan persentase 70 persen praktik dan 30 persen teori. “Diharapkan, para lulusan STP memiliki sifat-sifat yang berinisiatif, komunikatif, antisipatif, berani dan mampu mengelola risiko,” jelasnya.
Kampus STP yang mengadopsi teaching factory ini dirancang sebagai industri mini, dengan situasi lingkungan, tekanan, target produksi sebagaimana di industri yang sesungguhnya. Tentu saja pada kampus ini produksi tidak menjadi target utama, adapun tujuan utama adalah taruna terbiasa dengan habit di unit produksi. Teaching factory model ini merupakan respon cepat KKP terhadap perubahan paradigma kebutuhan terhadap lulusan perguruan tinggi yang berkembang berorientasi pada pembentukan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship-oriented).
Selain itu, menurut Sjarief, pembangunan kampus ini juga menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan dan kesempatan yang ada terkait dengan regulasi pengembangan institusi pendidikan tinggi vokasi, yang membuka ruang untuk program pendidikan berjenjang magister. Jenjang pendidikan magister ini telah dibuka STP Jakarta melalui Program Studi Manajemen Bisnis Perikanan yang telah meluluskan angkatan pertamanya pada awal bulan ini.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, antara Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) KKP dengan tiga unit Eselon I Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), yaitu Deputi Bidang Perumahan Formal, Deputi Bidang Pembiayaan, dan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan tentang Pengadaan Perumahan bagi Peserta Didik dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPSDM KP tanggal 20 September 2012.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Ismayanti, DEA, DFM, Kepala Bidang Komunikasi, mewakili Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.081280565010)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2012
