Mahfud sebut diperlukan pembangunan konfigurasi politik kondusif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan diperlukan pembangunan konfigurasi politik yang lebih kondusif bagi tata pemerintahan yang baik guna menjawab tantangan demokrasi untuk transformasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

"Menurut saya masalah kita adalah bagaimana kita membangun konfigurasi politik yang lebih kondusif bagi tata pemerintahan yang baik, bukan malah demokrasi menjadi jalan bagi korupsi," kata Mahfud saat memberikan pidato secara daring pada acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-25 dipantau dari kanal YouTube Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa.

Pasalnya, kata Mahfud, hubungan antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini tidak sedang baik-baik saja, yang kerap tidak mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Hal tersebut, lanjut dia, lantaran jebakan konfigurasi politik yang lahir dan dibangun secara demokratis pula. Ia menyebut konfigurasi politik tersebut dalam hal-hal tertentu bahkan dapat menghambat transformasi pemerintahan yang baik, termasuk melahirkan celah korupsi.

"Misalnya apa, korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis," ucapnya.

Meski memiliki sejumlah kekurangan, ia menilai sistem demokrasi sebagai pedoman berpemerintahan masih tetap dianggap yang terbaik sehingga yang perlu diperbaiki ialah jebakan konfigurasi-konfigurasi politik tersebut.

"Pilihan kita selalu demokrasi sehingga kita jangan berpikir sistem lain, (sistem) demokrasi tetap yang terbaik. Nah, kekurangan-kekurangan, jebakan-jebakan konfigurasi tadi (hendaknya) kita perbaikan pelan-pelan," ujarnya.

Untuk itu, ia pun mengajak semua elemen untuk membangun demokrasi yang lebih berkeadaban ke depannya agar dapat keluar dari konfigurasi-konfigurasi politik yang melahirkan celah korupsi tersebut.

"Demokrasi yang lebih berkeadaban, keluar dari konfigurasi politik korup dan itu adalah tugasnya para akademisi sebagai konseptor yang sekaligus juga menawarkan jalan keluarnya, bagaimana agar bisa tembus merubah sistem melalui proses-proses politik yang demokratis dan tidak merusak kehidupan bersama," kata Mahfud.