"Kemampuan 'leadership' kepala daerah untuk mengatur program dan anggaran hal penting, kalau jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja artinya kurang mampu untuk me-manage dengan baik. Ini untuk bisa menjadi catatan kita," kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin.
Dalam rakor tersebut, Mendagri memaparkan realisasi pendapatan daerah sampai akhir 2022 yang mencapai 96,06 persen. Mendagri mengapresiasi sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen.
Di tingkat provinsi, kata dia, ada Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Bali.
"Kemudian kalau untuk yang kabupaten, ini saya anggap ini pemimpin luar biasa karena targetnya ada yang 137 persen dari target awal tahun, seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, sampai dengan Tanah Bumbu," ucapnya.
Mendagri memaparkan realisasi belanja rata-rata pemerintah daerah mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dicapai Kepulauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen.
Keduanya di atas rata-rata realisasi belanja tingkat nasional dengan rata-rata sebesar 90,66 persen. Namun, kata Mendagri, ada pula provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.
Baca juga: Mendagri: Perketat upaya memonitor pengendalian harga barang
Baca juga: Mendagri: Pemda harus intensifkan pengendalian inflasi
Kemudian, Mendagri mengingatkan Maluku Utara yang realisasi belanja hanya 79 persen. Belanja daerah tersebut tentunya perlu ditingkatkan.
"Kaltim ini kaya banget, 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen," kata dia.
Mendagri merinci ada 19 pemda yang telah 100 persen memberikan laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah. Kemudian, lanjutnya, ada 9 pemda yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.
'Ini yang 100 persen laporan terus, 19 pemda. Saya terima kasih banyak mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Balangan, Batang, Demak, Kebumen, Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Batam, Dumai, dan Kota Surabaya, ini laporannya bagus terus dan konsisten," katanya.
Sementara, sembilan pemda yang sama sekali tak memberi laporan pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah, yaitu Kabupaten Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai.
Mendagri menekankan agar kepala daerah beserta stakeholder terkait tak bosan-bosan berupaya mengendalikan inflasi karena menyangkut kehidupan rakyat. Menurut Mendagri, di akar rumput itu yang paling utama untuk dikelola adalah harga pangan, barang, dan jasa kebutuhan primer.
"Kami lihat berbagai survei kepuasan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu yang di nomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa itu selalu nomor satu. Makanya ini harus betul-betul kerjakan dengan konsisten demi rakyat," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
