Jakarta (ANTARA News) - Wakil Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Rehabilitasi Pasca-Tsunami, Eric P Schwartz, mengharapkan agar pemerintah lebih serius mencegah terjadinya korupsi dalam penggunaan dana-dana bagi pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pasca tsunami. Usai diterima Wakil Presiden Yusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, Eric mengatakan bahwa PBB akan berikan dukungan penuh kepada pemerintah terhadap komitmen untuk memberantas korupsi. Menurut dia, korupsi harus dihindari oleh pemerintah karena itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terhadap jalannya rehabilitasi dan rekosntruksi Aceh. Ia mengaku telah lima kali berkunjung ke Aceh dan telah banyak peningkatan dalam pembangunan Aceh termasuk aktivitas ekonomi masyarakat. Hal itu, menurut dia, menunjukkan pemerintah serius melakukan upaya pembangunan Aceh pasca tsunami. Ia mengatakan sebagian pengungsi telah menempati rumah-rumah yang dibangun oleh Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh. Namun ia mengingatkan upaya untuk mengembalikan masyarakat agar bisa kembali hidup normal harus terus dilakukan termasuk penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk itu, PBB berharap pemerintah tetap bersedia menerima masukan dari pihak-pihakluar dalam membantu pembangunan kembali Aceh. (*)
Copyright © ANTARA 2006
