Angka pengangguran dan kemiskinan, kita semua mengetahui bahwa belum mengalami signifikansi penurunan dalam lima tahun ini, walaupun pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kamrussamad meminta seluruh pihak untuk memperhatikan angka pengangguran dan kemiskinan yang belum mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di Indonesia.
“Angka pengangguran dan kemiskinan, kita semua mengetahui bahwa belum mengalami signifikansi penurunan dalam lima tahun ini, walaupun pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik,” kata Kamrussamad dalam diskusi "Economic Outlook 2023" di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sekaligus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang.
Dia berharap HIPKA sebagai wadah para pengusaha dari berbagai wilayah di Indonesia, dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong terciptanya berbagai lapangan pekerjaan baru.
Baca juga: Ketua MPR cermati data BPS tentang angka pengangguran
“Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, sehingga memberikan impact kepada penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan,” kata Kamrussamad.
Dalam kesempatan sama Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia (BI) Edhie Purnawan menyampaikan tahun 2023 adalah momentum bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
Alasannya, menurut dia, bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (Fed) cenderung tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya pada 2023, sehingga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan.
Dia mengatakan BI akan terus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, menjaga kestabilan inflasi, serta mendorong sistem pembayaran dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia.
Baca juga: BRIN: Dana desa turunkan angka kemiskinan dan pengangguran
Sementara itu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari menyampaikan OJK telah membentuk 482 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai wilayah di Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
“Kami mendorong pelaku jasa keuangan melakukan bisnis matching,” kata Friderica.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia sebesar 5,86 persen atau sebanyak 8,41 juta orang per Agustus 2022, atau naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022.
BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 26,16 juta jiwa dan tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,54 persen pada Maret 2022. Sementara itu UMKM tercatat memberikan sumbangan terhadap PDB nasional sebesar 61,1 persen dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,1 persen.
Baca juga: BPS: Angka kemiskinan bisa ditekan bila pengentasan fokus di Jawa
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
