Anggota DK PBB tekankan status quo Masjid Al Aqsa

PBB (ANTARA) - Anggota Dewan Keamanan PBB pada Kamis menyuarakan keprihatinan dan menekankan perlunya mempertahankan status quo kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem.

Keprihatinan itu disampaikan beberapa hari setelah Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir secara singkat mengunjungi situs tersebut.

Status quo yang telah berusia puluhan tahun hanya mengizinkan umat Islam untuk beribadah di kompleks tersebut, yakni sebuah situs yang juga dihormati oleh orang Yahudi, yang menyebutnya sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount).

Seorang pejabat Israel mengatakan Ben-Gvir mendukung pengaturan yang mengizinkan non-Muslim untuk berkunjung tetapi tidak untuk beribadah.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan, namun langkah itu tidak mungkin dilakukan mengingat Amerika Serikat (AS) telah lama terus melindungi Israel.

AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris semuanya memiliki kekuatan veto di Dewan Keamanan PBB.

"Larangan apa yang perlu Israel langgar agar Dewan Keamanan akhirnya mengatakan, cukup sudah," kata Mansour kepada dewan yang terdiri dari 15 negara anggota itu. Dia menuding Israel menunjukkan "penghinaan mutlak".

Pejabat urusan politik senior PBB Khaled Khiari mengatakan kepada Dewan Kemanan bahwa itu merupakan kunjungan pertama yang dilakukan seorang menteri kabinet Israel ke komplek Al Aqsa sejak 2017.

"Meski kunjungan tersebut tidak disertai dengan aksi kekerasan, itu terlihat sangat menghasut mengingat advokasi Ben Gvir di masa lalu untuk perubahan status quo," katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak untuk tenang dan tidak mengambil tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di dalam dan sekitar tempat suci tersebut.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan: "Orang-orang Yahudi diizinkan untuk mengunjungi situs tersuci dalam Yudaisme," katanya.

"Ini hak setiap orang Yahudi, setiap orang Yahudi. Israel tidak merusak status quo dan tidak berencana melakukannya," kata dia lebih lanjut.

Ben-Gvir sebelumnya pernah menyerukan pengakhiran larangan bagi Yahudi untuk beribadah di situs suci tersebut, tetapi dia tidak berkomitmen terhadap isu tersebut sejak bersekutu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun, anggota lain dari partai Kekuatan Yahudi yang dipimpin Ben-Gvir masih menganjurkan langkah tersebut.

"AS berkomitmen pada pencapaian solusi dua negara bagi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dan prihatin dengan tindakan sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan kelangsungan solusi dua negara," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada Dewan Keamanan.

"Kami mencatat bahwa platform pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menyerukan pelestarian status quo sehubungan dengan tempat suci tersebut. Kami berharap pemerintah Israel menindaklanjuti komitmen itu," kata Wood.

Sumber: Reuters