Vietnam pecat dua wakil perdana menteri di tengah gerakan antikorupsi

Hanoi (ANTARA) - Majelis Nasional Vietnam, badan pembuat undang-undang negara tersebut, pada Kamis memutuskan untuk memberhentikan dua wakil perdana menteri dari jabatan mereka, menurut pernyataan pemerintah.

Para analis menduga bahwa keputusan itu diambil sebagai peningkatan tindakan antikorupsi Vietnam.

Tidak ada penjelasan mengenai keputusan parlemen untuk memberhentikan para wakil PM itu, Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam.

Namun, langkah tersebut mengemuka saat negara komunis tersebut sedang menggencarkan perjuangan melawan korupsi.

Ada kekhawatiran bahwa gerakan penindakan tersebut dapat melumpuhkan transaksi rutin karena pejabat menjadi takut terkena penyelidikan.

Minh dan Dam tidak merespons saat dimintai komentar. Kedua pejabat itu belum ditangkap dan mereka juga belum didakwa.

Jika pemberhentian tersebut berkaitan dengan tindakan antikorupsi, Minh dan Dam akan menjadi pejabat paling senior yang terkena sejauh ini.

Gerakan antikorupsi telah berujung pada penangkapan seorang menteri kesehatan serta beberapa pejabat tinggi dan diplomat. Dalam investigasi terpisah, pengusaha terkemuka juga telah ditangkap.

Minh (63 tahun) bertugas sebagai menteri luar negeri Vietnam antara 2011 dan 2021, dan menjabat wakil perdana menteri sejak 2013.

Dam (59 tahun) dilantik menjadi wakil perdana menteri pada 2013. Ia dikenal atas upayanya dalam memimpin perjuangan Vietnam melawan pandemi virus corona.

Carl Thayer, seorang pakar diplomasi Vietnam pada Akademi Angkatan Pertahanan Australia di Canberra, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut mungkin berkaitan dengan dua skandal yang mengganggu penanganan pandemi Vietnam.

Salah satunya yang utama adalah skandal suap terkait pemulangan warga Vietnam yang terdampar di luar negeri.

Skandal lainnya berkaitan dengan pembelian peralatan tes COVID-19.

Partai Komunis, pada akhir Desember, mengeluarkan Minh dari politbiro, badan pembuat keputusan paling berkuasa di Vietnam. Partai itu juga mengeluarkan Minh dan Dam dari Komite Partai Pusat.

Pada Desember 2022, partai tersebut juga mendisiplinkan Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son atas keterlibatan beberapa pejabat kementerian dan diplomat dalam skandal mengenai penerbangan pemulangan.

Sumber: Reuters