Johnny G Plate tepis kabar mundur sebagai Menkominfo

Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menepis kabar terkait dirinya akan mundur dari kursi jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju sebagaimana yang telah beredar luas di publik.

"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, lanjut dia, keputusan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh dari Presiden RI Joko Widodo.

"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia," ujarnya.

Ia berharap partai-partai politik di Indonesia mampu menjaga hak prerogatif tunggal presiden tersebut. "Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak konstitusional Prerogative Rights President tersebut," katanya menegaskan.

Ia pun mengimbau kepada semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan kebenaran.

"Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang di distribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasi nya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," tutur Johnny.

Ketika dikonfirmasi ANTARA terkait keterangan tersebut pada Kamis, Johnny menjawab, "Silakan (untuk dipublikasi)".

Sebelumnya, Rabu (4/1), Menkominfo Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan kewenangan presiden.

"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden," kata Johnny di Kementerian Kominfo, Jakarta.

Oleh karena itu, lanjutnya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.

"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden," tambahnya.