LKPP: Baru 34 persen UMKM yang masuk pengadaan barang/jasa pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyampaikan baru 34,5 persen pelaku UMKM yang masuk dan terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) hingga akhir 2022 lalu.

"Pak Presiden mengharapkan UMKM dapat terlibat penuh dalam PBJP, minimal 40 persen yang ditargetkan dapat terlibat. Namun saat ini realisasinya sampai akhir 2022 masih 34,5 persen yang terlibat," katanya dalam audiensi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kemarin, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan itu Hendrar menjelaskan potensi transaksi belanja yang tercatat di Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2022 mencapai Rp400 triliun adalah belanja Produk Dalam Negeri (PDN).

"Hasil evaluasi LKPP di akhir tahun 2022 mencatat dari Rp410 triliun ada 78 persen yang merupakan PDN. Peningkatan yang terhitung spektakuler adalah pada produk tayang di katalog elektronik yang tercatat mencapai 2,4 juta produk di akhir tahun 2022, setelah sebelumnya hanya terdapat sekitar 52.000 produk di awal tahun 2022," ungkapnya.

Baca juga: Luhut: Realisasi belanja produk dalam negeri capai Rp487 triliun

Pemerintah, lanjutnya, menargetkan jumlah produk yang tayang di katalog elektronik bisa naik menjadi 5 juta produk sampai akhir tahun 2023 dengan rencana menambahkan beberapa pekerjaan konstruksi.

Terkait sistem PBJP yang kerap jadi titik kritis potensi korupsi, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan perlunya integrasi data sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan.

Ia mengatakan selama ini LKPP sudah berusaha membangun sistem yang berfungsi selayaknya pipa, namun sayangnya belum banyak data yang bisa "mengalir".

Setya mengungkapkan masih banyak transaksi yang terjadi di luar sistem, sehingga memicu masih banyak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lapangan. Karena terjadi di luar sistem, transaksi-transaksi tersebut tidak dapat dimonitor.

Baca juga: Teten sebut 40.473 UMK dengan 763.385 produk masuk e-Katalog LKPP

Oleh karena itu LKPP memerlukan dukungan dari KPK dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk mendorong komunikasi dengan K/L dan pemerintah daerah agar lebih kooperatif dalam mencatatkan transaksi belanja sesuai sistem yang sudah disediakan.

Menanggapi penjelasan LKPP, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dirinya telah mengusulkan adanya sistem pengadaan nasional kepada Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan proses pengadaan yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi.

"Saya sudah pernah menyampaikan ide untuk menekan angka korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan yang dapat mengintegrasikan mulai dari proses terima anggaran sampai berita acara serah terima pekerjaan," ungkap Firli.

Integrasi sistem tersebut rencananya akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: KPK beri masukan LKPP agar proses pengadaan barang/jasa transparan