Bisnis Inggris hadapi prospek "suram" setelah akhir yang buruk 2022

London (ANTARA) - Bisnis Inggris memiliki prospek yang "suram" untuk tahun 2023 karena mereka menghadapi kemungkinan lonjakan tagihan energi dan kesulitan perdagangan pasca-Brexit yang sedang berlangsung, kata Kamar Dagang Inggris (British Chambers of Commerce/BCC) pada Rabu (4/1/2023) malam.

Survei ekonomi triwulan BCC - survei sentimen bisnis sektor swasta terbesar - menunjukkan bahwa 36 persen bisnis memperkirakan keuntungan yang lebih rendah tahun ini, dibandingkan dengan 34 persen yang memperkirakan kenaikan. Proporsi mengharapkan penjualan yang lebih tinggi selama 12 bulan ke depan turun menjadi 44 persen dari 54 persen enam bulan sebelumnya.

Survei berlangsung dari 7 November hingga 30 November dan menerima tanggapan dari lebih dari 5.600 perusahaan, sebagian besar bisnis kecil.

"Situasinya tetap kritis bagi sebagian besar UKM yang mendapati diri mereka terpaut oleh tekanan inflasi yang monumental, sering kali mendorong kenaikan biaya persentase tiga digit, terutama pada energi," kata kepala penelitian BCC, David Bharier.

Program subsidi energi senilai 18 miliar pound (22 miliar dolar AS) saat ini untuk bisnis berakhir pada akhir Maret, dan sebelumnya pada Rabu (4/1/2023) pemerintah mengatakan akan menerbitkan rencana baru minggu depan.

Namun, menteri keuangan Jeremy Hunt memperingatkan bisnis bahwa dia memandang sistem saat ini tidak berkelanjutan, dan dukungan apa pun di masa depan akan dalam skala yang lebih kecil.

"Prospek dari bisnis tetap suram," kata direktur jenderal BCC Shevaun Haviland. “Menyediakan bisnis dengan kejelasan mengenai paket dukungan energi baru harus menjadi agenda utama pemerintah,” tambahnya.

Bisnis kecil terus menghadapi kesulitan berdagang dengan Uni Eropa setelah Brexit, dan juga saat mengirim barang antara Inggris daratan dan Irlandia Utara, karena persyaratan Uni Eropa untuk memeriksa barang-barang Inggris yang pindah ke provinsi tersebut, yang memiliki perbatasan terbuka dengan negara anggota Uni Eropa, Irlandia.

“Kebuntuan atas Protokol Irlandia Utara terus membayangi dan pemerintah Inggris harus bekerja sama dengan Komisi Eropa untuk mencapai solusi negosiasi atas beban kepatuhan bisnisnya,” kata Haviland.