Sulbar peringkat kelima penanganan konflik sosial tahun 2022

Alhamdulillah, Sulbar masuk ke posisi lima besar secara nasional penanganan konflik sosial 2022.

Mamuju (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menempati peringkat kelima secara nasional hasil evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2022.

"Alhamdulillah, Sulbar masuk ke posisi lima besar secara nasional penanganan konflik sosial 2022," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2023, di Mamuju, Rabu.

Ukuran penanganan konflik sosial, menurut Muhammad Idris, mencakup subtansi dari berbagai kerawanan konflik dengan indikator utamanya mengidentifikasi konflik sebelum terjadi.

Melalui capaian tersebut, Muhammad Idrismeminta tim terpadu penanganan konflik sosial (PKS) Sulbar agar minimal bisa mempertahankan posisi atau peringkat penanganan konflik sosial tersebut.

"Kami tidak boleh turun dari peringkat lima, tetapi harus naik lagi dan substansinya harus tertib administrasi, disiplin dalam penyusunan rencana aksi dan juga bisa menyampaikan informasi dengan sebanyak mungkin," ujar Muhammad Idris.

Terdapat enam identifikasi sumber konflik sosial di Sulbar, kata Muhammad Idris, yaitu adanya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan, berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, hubungan antarumat beragama, intern umat beragama, antarsuku dan antaretnis,

Kemudian, katanya lagi, sengketa lahan dan batas wilayah, sengketa sumber daya alam antardaerah, masyarakat dan antarmasyarakat dengan pelaku usaha serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Untuk rekomendasi penanganannya, menurut Muhammad Idris, di antaranya meningkatkan sinergi tim terpadu PKS dan melibatkan masyarakat, tokoh adat, suku, agama dalam pencegahan konflik.

"Dilanjutkan dengan mengoordinasikan mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi. Kemudian melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini serta merespons secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik," kata Muhammad Idris.

Kepala Kesbangpol Sulbar Amri Eka Sakti mengatakan, harapan dari pertemuan tersebut ialah mendudukkan dan merumuskan berbagai persoalan yang akan dituangkan dalam satu rumusan yang resmi.

"Kami akan melakukan pemetaan dan segera melakukan konsultasi bersama tim, sehingga berbagai permasalahan termasuk penanganan yang tumpang tindih dapat dilakukan perbaikan secara lengkap," kata Amri Eka Sakti.
Baca juga: DPR bahas potensi konflik pemilu Sulbar
Baca juga: DPD RI akan selesaikan konflik lahan di Sulbar