Gubernur Khofifah: Kondisi Jatim selaras dengan pencabutan PPKM

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membeberkan situasi penyebaran COVID-19, menurutnya selaras dengan kebijakan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Jatim, Insya Allah sudah sangat siap melepas PPKM," kata Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Selasa.

Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan berdasarkan indikator epidemiologis seluruh kabupaten/kota di Jatim telah berhasil mempertahankan level 1 selama 6 bulan berturut turut.

"Bahkan per 2 Januari 2023 kemarin, positivity rate Jatim tercatat 2,18 persen dan Bed Occupation Rate (BOR) tercatat 3,78 persen," ujar dia.

Angka-angka tersebut di bawah standar organisasi kesehatan dunia (WHO). "Bahkan angka-angka ini lebih baik dari rata-rata nasional. Berdasarkan laman Kementerian Kesehatan, posivity rate nasional 2,68 persen dan BOR 4,31 persen," kata Khofifah.

Data terakhir pada Senin (2/1), tersisa 411 kasus aktif COVID-19 di Jatim. Tambahan harian sebanyak 27 kasus. Untuk vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 30.263.137 orang, sosis 2 sebanyak 26.387.531 orang dan vaksinasi penguat sebanyak 9.215.227 orang.

Khofifah berharap langkah pencabutan PPKM berdampak positif ke berbagai sektor, terutama ekonomi dan pendidikan. Dia berharap kondisi ekonomi Jatim pada tahun 2023 lebih baik.

"Semoga dengan dihentikannya PPKM ini bisa mendorong ekonomi maupun pariwisata kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022," ujar dia.

Meskipun PPKM telah dihentikan, Khofifah mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, serta mendorong vaksinasi penguat diperluas.

"Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kami untuk lebih waspada tentang kesehatan, meskipun saat ini penggunaan masker tidak lagi wajib. Kami tetap menyarankan untuk penggunaan masker pada kasus tertentu, seperti ketika berkunjung ke rumah sakit, sedang sakit, atau mengunjungi tempat dengan risiko tinggi," kata dia.*