Sri Mulyani: Layanan Polri hingga Kemenkes dongkrak PNBP K/L 2022

Kinerja yang baik kalau kita lihat beberapa K/L yang mengelola PNBP sangat menonjol

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan layanan masyarakat oleh Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Kesehatan telah mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga (K/L) 2022.

“Kinerja yang baik kalau kita lihat beberapa K/L yang mengelola PNBP sangat menonjol,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.

Secara rinci untuk layanan Polri yaitu penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB dan NRKB telah menyumbang PNBP K/L sebesar Rp9,4 triliun pada 2022, naik 6,8 persen secara tahunan (yoy) dari Rp8,8 triliun. Kinerja positif layanan Polri tersebut merupakan dampak kenaikan dari penjualan bermotor roda dua dan empat pada tahun lalu.

Untuk layanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mampu menyumbang PNBP K/L sebesar Rp7,3 triliun, naik 10,4 persen (yoy) dari Rp6,7 triliun, terutama dari pendapatan konsesi bidang transportasi karena adanya pembayaran piutang konsesi kebandaraudaraan.

Kinerja layanan Kemenhub juga didukung oleh peningkatan pendapatan jasa navigasi penerbangan dan jasa kepelabuhanan.

Untuk layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyumbang PNBP K/L 2022 sebesar Rp6,6 triliun atau naik hingga 106,3 persen (yoy) dari Rp3,2 triliun, terutama dari pendapatan pelayanan dan administrasi hukum.

Pelayanan dan administrasi hukum oleh Kemenkumham antara lain pendapatan paspor, visa dan re-entry permit seiring normalisasi ibadah haji, umroh serta tidak adanya pembatasan kunjungan pada beberapa negara.

Untuk Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun lau menyumbang PNBP Rp2,6 triliun, naik 18,2 persen (yoy) dari Rp2,2 triliun, terutama dari pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Terakhir layanan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepanjang 2022 telah menyumbang PNBP sebesar Rp3,7 triliun, naik mencapai 468,1 persen (yoy) dari Rp0,7 triliun, utamanya dari pendapatan layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan.

“Kemenkes terutama layanan kesehatan selama ini naik akibat pandemi COVID-19,” ujar Sri Mulyani.