Sri Mulyani: APBN 2022 hanya defisit 2,38 persen dari PDB

Defisit APBN 2022 tercatat sebesar Rp464,3 triliun atau turun 40,1 persen dibandingkan defisit tahun lalu yang sebesar Rp775,1 triliun. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 defisit sebesar 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau lebih rendah dari target dalam revisi APBN yang sebesar 4,50 persen dari PDB.

“Defisit APBN 2022 tercatat sebesar Rp464,3 triliun atau turun 40,1 persen dibandingkan defisit tahun lalu yang sebesar Rp775,1 triliun. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa. Kalau dibandingkan terhadap PDB, hanya 2,38 persen dari PDB,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Realisasi pendapatan negara sementara mencapai Rp2.626,4 triliun atau mencapai 115,9 persen dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Revisi APBN 2022 yang sebesar Rp2.266,2 triliun, dan tumbuh 30,6 persen dari tahun 2021.

Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114,0 persen dari target Rp1.784,0 triliun dan tumbuh 31,4 persen dari penerimaan perpajakan 2021 yang sebesar Rp1.278,6 triliun.

Di samping itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp588,3 triliun atau 122,2 persen dari target sebesar Rp481,6 triliun. PNBP dalam APBN 2022 juga tercatat tumbuh 28,3 persen dari tahun lalu sebesar Rp458,5 triliun.

Baca juga: DPR: Realisasi APBN 2022 modal fiskal hadapi ketidakpastian ekonomi

“Kinerja pendapatan negara baik pajak, bea cukai, dan PNBP tercatat luar biasa dalam dua dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga mulai memulihkan seluruh penerimaan negara,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara yang juga tumbuh karena kenaikan harga komoditas, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia, digunakan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian.

Belanja negara pada 2022 tercatat mencapai Rp3.090,8 triliun atau mencapai 99,5 persen dari target dalam Perpres 98 Nomor 2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.079,3 triliun atau mencapai 114,1 persen dari target Rp945,8 triliun dan belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,2 persen dari target.

“Belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan kompensasi yang sangat besar, yang sudah kami jelaskan saat kenaikan BBM,” kata Sri Mulyani.

Adapun realisasi subsidi energi dan kompensasi pada 2022 mencapai Rp551,2 triliun atau mencapai 109,7 persen dari target sebesar Rp502,4 triliun. Sedangkan pada awalnya subsidi energi dan kompensasi dibidik hanya Rp152,5 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani sebut Indonesia perlu ciptakan kemandirian energi
Baca juga: Sri Mulyani: APBN bekerja stabilkan harga hingga inflasi terjaga