KPU Denpasar: Tidak ada PPK perempuan di Denpasar Selatan

Denpasar (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya mengatakan dari 20 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih untuk Pemilu 2024, tidak ada anggota perempuan untuk Kecamatan Denpasar Selatan.

"Ada satu kecamatan yang tidak ada PPK perempuannya, yaitu di Denpasar Selatan karena pada proses kami melakukan seleksi, ada hal yang menjadi pertimbangan terutama kemampuan dan kesiapan mereka untuk mengawal tahapan," kata Arsa di Denpasar, Bali, Senin.

Dari 20 anggota PPK KPU Denpasar yang tiap-tiap kecamatan terdiri dari lima orang, terdapat tiga anggota perempuan yang tersebar di Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Barat, sementara 17 lainnya didominasi oleh anggota laki-laki.

Arsa mengakui bahwa proses pemilihan badan adhoc Pemilu 2024 relatif berat jika berkaca dari pengalaman 2019 lalu, sehingga pada proses wawancara PPK pihaknya belum menemukan ketersediaan untuk perempuan di kecamatan tersebut.

"Kita tidak bisa sebut perempuan dinilai kurang kemampuannya, tapi memang kita dalam proses memilih relatif berat, Denpasar ini termasuk yang paling terakhir menyerahkan nama PPK karena kita cukup sulit menentukan pertimbangan," ujarnya.

Ketua KPU Denpasar itu menjelaskan bahwa pertimbangan dalam memilih anggota PPK di tahap akhir adalah berdasarkan jawaban saat seleksi wawancara, dan setelah itu pihaknya mengurutkan nama berdasarkan penilaian.

"Jadi prosesnya kami menentukan nomor urut ya, setelah hasil wawancara itu, semua yang ikut proses wawancara ada di daftar tunggu, di sana ada perempuan, di lima orang cadangan ada cukup banyak perempuan," ungkapnya.

Pendaftaran PPK oleh KPU Denpasar sendiri mulanya diikuti oleh 113 pelamar terdiri dari 67 laki-laki dan 46 perempuan. Kemudian 60 orang diantaranya lolos tahapan seleksi tulis, dengan komposisi 21 orang perempuan atau 35 persen, dan 39 orang laki-laki atau 65 persen.

Mereka yang resmi dilantik di Kantor KPU Denpasar tersebut rata-rata berusia 17-25 tahun, karena selain didorong untuk menggaet partisipasi perempuan, Arsa mengatakan bahwa partisipasi kaum muda yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi juga penting.

"Khusus kepemiluan ini ke depannya akan banyak menggunakan teknologi informasi. KPU tegas mengoptimalkan teknologi informasi dalam seluruh tahapan. Ini yang kita pedomani sehingga banyak diwarnai anak-anak muda, terkait kepemimpinannya kami kombinasikan dengan tokoh masyarakat usia 50 tahun," kata Arsa.

Kepada media di Denpasar, Arsa mengatakan bahwa pihaknya tetap mendorong partisipasi masyarakat terutama perempuan dalam menjadi bagian dari penyelenggara seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan

"Perempuan agar yang merasa punya kompetensi dan pengalaman untuk mengawal Pemilu 2024 yang khususnya sudah ada pengalaman di 2019 kita dorong perannya. Pada prosesnya kita akan memilih yang terbaik yang akan jadi tim kerja dan keluarga penyelenggara," katanya.