Kemendagri dan BNPP bangun fasilitas MCK untuk korban gempa Cianjur

Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memberikan bantuan pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan sanitasi air bersih untuk korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

"Kami meminta agar setiap perwakilan komponen turut serta dalam pemberian bantuan di Cianjur," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Suhajar menyebutkan bantuan dari tiap komponen Kemendagri sebanyak Rp579.985.000,00. Jumlah itu berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah sebesar Rp50 juta, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Rp50.058.000, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rp50 juta, di luar sumbangan sebelumnya sebesar Rp400 juta.

Berikutnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Rp50 juta, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rp36.719.000, BNPP Rp40 juta, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Rp50 juta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp20 juta, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Rp35 juta, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp192.708.000,00, serta Persekutuan Umat Kristiani Kemendagri dan BNPP Rp5.500.000,00.

"Total sumbangan dari Kemendagri sesungguhnya telah mencapai lebih dari Rp1 miliar karena Rektor IPDN sudah menyampaikan bantuan lebih awal sebesar Rp400 juta, dan Dirjen Adwil sebesar Rp107 juta," tuturnya.

Sumbangan ini, lanjut dia, akan disalurkan untuk pembangunan dukungan sanitasi air bersih di 10 titik dengan alokasi anggaran per titik sebesar Rp50 juta. Jumlah itu terdiri atas 3 unit bertempat di musala/masjid dan 7 unit di fasilitas umum yang tersebar di tiga desa.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar penyaluran bantuan dengan baik sesuai dengan rencana.

Mendagri, kata Suhajar, telah meminta agar Ditjen Bina Keuda dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri turun ke lapangan untuk mengontrol realisasi bantuan.

"Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran," ucapnya menegaskan.