Desrio Putra: DPD RI bukan tempat bagi pensiunan politik

Padang (ANTARA) - Anggota DPRD Sumatera Barat Desrio Putra mengatakan DPD RI bukan tempat bagi pensiunan politik namun sarana perjuangan bagi kepentingan daerah yang diwakilinya.

“DPD RI ini harus diperjuangkan bersama dan kita berharap pemilu ini berjalan lancar sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas dan berintegritas,” kata dia usai menyerahkan syarat dukungan bakal calon anggota DPD RI di KPU Sumbar, Kamis malam.

Ia mengatakan dirinya mengantarkan 2.733 dukungan yang tersebar dari 16 kota dan kabupaten di Sumbar.

“Dukungan yang saya kumpulkan ini asli semua, tidak mencuri,” katanya.

Ia mengakui sempat kewalahan dalam mengumpulkan data dukungan karena waktu yang cukup sempit dari 16 Desember hingga penutupan 29 Desember 2022.

Menurut dia, ada 20 ribu surat dukungan yang diberikan masyarakat namun yang diterima oleh KPU Sumbar hanya 2.733 dukungan.

“Alhamdulillah, berkas dukungan sudah diterima KPU Sumbar malam ini,” kata dia.

Ia mengatakan langkahnya maju sebagai bakal calon anggota DPD RI setelah dirinya berdiskusi dengan pendukung dan memutuskan maju karena banyak hal yang harus diperjuangkan.

Menurut dia, bisa saja dirinya tetap maju sebagai anggota DPRD Sumbar di Pemilu 2024 namun kemungkinan duduk besar namun berada di zona nyaman.

“Saya lebih baik mencari tantangan dan berjuang untuk DPD RI ini. Sumbar saat ini terkendala dalam melakukan percepatan pembangunan karena APBD sumbar yang kecil, karena pendapatan daerah yang masih rendah,” kata dia.

Ia mempertanyakan bagaimana mengangkat perekonomian daerah sementara Pemprov tidak punya kemampuan yang baik untuk hal tersebut.

Menurut dia, melalui DPD RI ini ada peluang untuk sama-sama memajukan Sumbar dengan maksimal agar dana pusat banyak diarahkan ke Sumbar.

Memang fungsi dan kewenangan DPD RI tidak ikut dalam pembahasan badan anggaran namun anggota DPD RI harus membantu Pemprov dan pemkab/pemkot melakukan lobi kepada kementerian atau pemerintah pusat.

“Kesan DPD itu apa sekarang memang tidak dirasakan masyarakat. Beda dengan DPRD Sumbar yang memiliki dana pokok pikiran yang dapat dirasakan masyarakat,” kata dia

Ia mengatakan sebagai anggota DPRD Sumbar belum puas rasanya berbuat maksimal bagi masyarakat Sumbar.

“Banyak hal supaya daerah ini bisa maju dan pemerataan pembangunan dan kami mohon doa untuk itu,” kata dia.