Partisipasi publik dalam pembangunan Jakarta diharapkan lebih besar

Jakarta (ANTARA) - Partisipasi publik dalam pembangunan di Jakarta diharapkan lebih besar pada 2023, termasuk dalam fase penyusunan kebijakan daerah.

"Kami secara konsisten mendorong partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui giat lapangan, resap aspirasi (reses) dan sosialisasi perda" kata anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Rabu.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menyebutkan, Fraksi PDI Perjuangan melihat momentum akhir tahun ini sebagai waktu yang tepat untuk mengingatkan kembali Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk fokus pada tiga hal yang perlu segera dilakukan berkaitan dengan permasalahan di Jakarta.

"Namun kami mendorong untuk Pak Heru untuk segera menyelesaikan normalisasi sungai, mengejar integrasi transportasi dan terakhir melakukan antisipasi resesi di Jakarta," kata Gembong.

Gembong juga mengingatkan agar Fraksi PDI Perjuangan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di Jakarta.

"Yakni dengan mengadakan berbagai acara dialog dan konsultasi dengan masyarakat," katanya.

Baca juga: Khawatir bermasalah, DKI hati-hati bebaskan lahan untuk normalisasi

Satu dari sekian banyak hal yang perlu didorong untuk dilakukan, kata Gembong, adalah masalah normalisasi sungai agar daya tampungnya bertambah dan air bisa mengalir lancar dari hulu ke hilir.

"Melalui normalisasi ini juga, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah diokupasi harus dikembalikan. Sehingga, fungsi sungai betul-betul optimal," tuturnya.

Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan secara konsisten mendorong partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kita sangat terbuka menyerap aspirasi warga, termasuk saat reses," katanya.

Seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD DKI berkomitmen meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di Jakarta dengan mengadakan berbagai acara dialog dan konsultasi dengan masyarakat.