Bantuan pembiayaan bagi MBR dinilai dapat atasi "backlog" perumahan

 

"Mudah-mudahan ke depan pemerintah juga diberikan kemampuan untuk terus memastikan jumlah ini terus bertambah karena inilah salah satu cara kita untuk mengatasi backlog perumahan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah di Jakarta, Rabu.

Secara  umum  backlog perumahan  merupakan  kondisi  kesenjangan  antara  jumlah  rumah  terbangun  dengan  jumlah  rumah  yang  dibutuhkan  rakyat. Backlog perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu rumah  tangga atau kepala keluarga.

Zainal Fatah mengatakan masyarakat penerima bantuan pembiayaan ini adalah masyarakat yang tidak memungkinkan memiliki akses rumah tanpa intervensi dari pemerintah secara langsung.

"Kalau kita cermati terdapat sekitar Rp25 triliun lebih pada tahun ini yang pemerintah siapkan untuk memastikan bahwa layanan pemerintah, dukungan negara untuk pembangunan perumahan bagi mereka khususnya yang diklasifikasikan pada atau yang berpendapatan tertentu dapat kita jalankan," katanya.

Menurut Zainal Fatah, tentu dana sebesar Rp25 triliun lebih itu bukan jumlah yang sedikit, tetapi dibandingkan kebutuhan layanan yang mesti dijalankan tentu jumlah ini memang masih belum menemukan titik keseimbangannya.

"Oleh karena itu kita pasti terus bersemangat, karena ternyata jumlah akumulatif yang sudah disediakan dan sekarang masih ada dan menjadi bagian dari pembiayaan perumahan ini sudah mencapai Rp100 triliun lebih," katanya.
 

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama 40 bank penyalur menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi MBR untuk tahun depan.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengingatkan dalam rangka menyambut tahun 2023, bank penyalur dan pengembang perumahan untuk tetap menjaga kualitas walaupun dikejar target penyaluran.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran dana FLPP tersebut dilaksanakan di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (28/12). Sebanyak 40 bank yang menandatangani perjanjian tersebut terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD).