Mitigasi Bencana, KKP Siapkan Ekonomi Biru

Jakarta, 12/9 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menaruh perhatian tinggi terhadap perencanaan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhitungkan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara arif dan terarah merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal KKP, Gellwynn Jusuf mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam seminar percepatan pembangunan ekonomi Indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan di Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (12/9).

Gellwynn mengatakan bahwa KKP senantiasa mendorong upaya - upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Sinergi dan penguatan kelembagaan, baik pemerintah maupun masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana," sambungnya. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi bencana yang besar, seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, gelombang ekstrem dan kenaikan paras muka air laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikategorikan rawan bencana di mana 700 desa rawan tsunami dan 2.000 desa pesisir rawan rob atau gelombang pasang, serta penduduk pesisir yang rentan/kerentanan tinggi. Bahkan hasil menunjukkan, bahwa lautan dan wilayah pesisir dapat memberikan kontribusi terhadap mitigasi pemanasan global. Terkait hal itu, KKP secara aktif melakukan pendekatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengadopsi konsepsi Blue Economy atau Ekonomi Biru.

Menurutnya, Blue Economy sebagai konsep baru pembangunan berkelanjutan dapat mendukung pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya pengelolaan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Ia menilai, perubahan orientasi kebijakan dan keseimbangan antara pembangunan berbasis daratan dan kelautan perlu mendapat dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, namun tidak merusak lingkungan. "Penerapan konsepsi blue economy secara utuh dapat memainkan peranan penting, sehingga dampak bencana benar-benar diminimalkan," jelasnya.

Sebagai langkah nyata pemerintah terhadap mitigasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah telah menetapkan target pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektare pada 2020. Tercatat sampai dengan pertengahan 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta hektare atau sebesar 77,5 persen dari target. Sementara pada 2013, KKP menargetkan luas kawasan konservasi laut dan perairan seluas 3,64 juta ha yang akan ditetapkan di 21 lokasi. Di samping itu, bukti nyata keberpihakan KKP terhadap mitigasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yakni tengah disiapkannya perencanaan tata ruang yang diatur dalam zonasi kawasan.

Pada 2013, KKP menargetkan rencana zonasi wilayah pesisir dan PPK akan disiapkan di 45 lokasi. Rencana tata ruang (zonasi) kawasan perairan bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, untuk menciptakan kepastian alokasi ruang di setiap kegiatan usaha perikanan dan kelautan. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Rencana strategis tersebut mengadopsi rencana strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Rencana zonasi WP3K, rencana pengelolaan WP3K, serta rencana aksi WP3K merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana strategis tersebut akan mengacu pada empat hal dalam mengelola kawasan konservasi dan upaya menyelamatkan ekosistem laut. Empat hal tersebut meliputi, tersedianya alokasi untuk ruang konservasi. Kawasan alur yang berfungsi sebagai alur pelayaran, penempatan kabel / pipa bawah laut, serta alur ikan dan biota laut dalam menjaga sumber daya ikan dan kawasan strategis nasional. Kemudian kawasan pemanfaatan umum. Terakhir kawasan strategis nasional tertentu. Hal strategis lainnya yang mejadi program penataan ruang adalah memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan untuk keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya dan lingkungan. Termasuk mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Salah satu Provinsi yang akan didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip Blue Economy dalam mengembangkan kawasan konservasi sumberdaya alam laut dan wisata bahari, yakni Provinsi Maluku Utara. "Provinsi Maluku Utara, secara konsisten dalam mengelola sumber daya alam secara efisien, rendah emisi karbon dan limbah (zero waste)," terangnya.

Selain itu, pada 2013 KKP berencana akan mengembangkan 60 desa pada 20 Kab/kota menjadi Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Setidaknya ada lima hal dalam program Desa Pesisir Tangguh yang dilaksanakan, yakni bina manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan siaga bencana. Sasaran program pengembangan desa pesisir tangguh tersebut dengan merevitalisasi kelembagaan di desa-desa atau koorporatisasi lembaga desa, dan memperbaiki infrastruktur di desa-desa itu. Sebagai pendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan, program PDPT merupakan benteng ekologis dalam mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan desa-desa pesisir terluar yang menjadi basis geopolitik untuk ketahanan nasional.

Kegiatan seminar bertajuk "Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Menuju Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan" dimaksudkan, untuk membangun komitmen bersama dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan ini bertujuanuntuk meningkatkan pengetahuan aparat pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kegiatan seminar akan digelar selama dua hari di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yangmerupakan rangkaian dari acara "Sail Morotai 2012".

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0818159705)