DKI lakukan modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB

bersama BNPB melakukan teknologi modifikasi cuaca

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan modifikasi cuaca bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem pada awal tahun depan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan BNPB membahas kerja sama penanggulangan bencana.

"Jadi, ada beberapa hal yang kami akan sikapi yang pertama adalah menjelang Januari dan Februari, kami nanti bersama BNPB melakukan teknologi modifikasi cuaca dan berikutnya memetakan kembali kerawanan bencana," kata Heru.

Heru menambahkan untuk teknis pelaksanaan modifikasi cuaca itu juga akan menggandeng TNI AU dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Nanti Pak Isnawa Adji berkoordinasi dengan BRIN, TNI AU, siang ini untuk bisa mengantisipasi mulai 28 Desember dan seterusnya. Mungkin kita pecah dengan konsep TMC (teknologi modifikasi cuaca)," ujar Heru.

Heru mengatakan selain melakukan modifikasi cuaca, juga akan melakukan pengerukan kali-kali di Jakarta.

Terkait dengan antisipasi cuaca buruk saat malam Tahun Baru 2023, kata Heru, pihaknya tetap akan melakukan skenario yang sudah direncanakan.

"Ya lihat nanti, tetapi sesuai skenario tapi perkembangan cuaca nanti kami lihat. Hari ini, kami akan kumpul lagi sama dinas terkait untuk membahas dan kami setiap pagi selalu melihat kondisi cuacanya," kata Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (06/12) di Istana Negara, Jakarta, Kepala Negara meminta agar mengantisipasi bencana, cuaca ekstrem dan keselamatan lalu lintas.

"Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan," ucap Presiden Jokowi.