Jerusalem (ANTARA News) - Bank Dunia, Ahad, memperingatkan negara-negara donor bahwa krisis keuangan yang dihadapi Pemerintah Otonomi Palestina sejak Hamas menang dalam pemilihan umum lebih parah dibandingkan pertama kali diperkirakan dan membuat Tepi Barat Sungai Jordan serta Jalur Gaza tak terjangkau pemerintahan. Dalam memo yang dibagikan di kalangan donor utama dan diperoleh Reuters, Bank Dunia juga menyatakan program bantuan saat ini dapat diperluas untuk membayar gaji pegawai pemerintah pimpinan Hamas. Bulan Maret, Bank Dunia memproyeksikan bahwa sampai akhir 2006 tingkat pengangguran dan kemiskinan di Palestina akan naik jadi 67 dan 40 persen, dan penghasilan per kapita akan anjlok sebesar 30 persen. "Kami sekarang menganggap angka ini diremehkan," katanya dalam memo itu. Beberapa diplomat Barat mengatakan Bank Dunia membagikan memo menjelang pertemuan perunding Timur Tengah dalam Kuartet Internasional -- Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB-- di New York, Selasa. Negara Barat yang dipimpinan Amerika Serikat dan Uni Eropa telah membekukan bantuan langsung kepada Pemerintah Otonomi Palestina guna menekan HAMAS agar mencela kekerasan, mengakui Israel dan mematuhi kesepakatan perdamaian sementara. Bank lokal, regional dan internasional, yang takut terhadap tuntutan dan sanksi anti-terorisme AS, telah menolak untuk berhubungan dengan Pemerintah Otonomi Palestina. Akibatnya ialah pemerintah pimpinan Hamas tersebut tak mampu membayar gaji 165.000 pegawai pemerintah sejak Maret, sehingga menyulut keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan yang dapat menyulut kerusuhan di Timur Tengah. Tak terjangkau pemerintahan "Berlanjutnya krisis ini mengancam akan merusak kekuasaan lembaga Palestina dan mengakibatkan kerugian parah pada prasarana yang telah dibandung negara donor sejak 1993," kata Bank Dunia, seperti dilansir Reuters. "Kerusakan lembaga tampaknya juga akan memiliki dampak negatif pada keamanan, yang pada gilirannya akan mempersulit pemerintah, sektor swasta dan penyedia bantuan kemanusiaan untuk beroperasi secara layak," katanya. Kerusakan lembaga yang terus terjadi mungkin tak dapat diubah dan dapat mengarah kepada situasi yang mengakibatkan Tepi Barat dan Jalur Gaza jadi tak terjangkau pemerintahan," kata Bank Dunia. Gune meredakan krisis itu dan pada saat yang sama melangkahi pemerintah pimpinan HAMAS, negara Eropa --Inggris dan Perancis-- telah mendukung pembentukan dana perserikatan khusus guna membantu pembayaran gaji kepada setidaknya pegawai yang sehat dan berpendidikan. Namun beberapa diplomat Barat mengatakan Amerika Serikat terus berusaha merintangi usul tersebut dengan alasan bahwa pembayaran gaji akan melepaskan tekanan atas Hamas. Dalam memonya, Bank Dunia menyatakan program saat ini, yang dikenal dengan nama Proyek Dukungan Layanan Darurat (ESSP), selama lima tahun terakhir telah menyediakan dukungan bagi kementerian pendidikan, kesehatan dan urusan sosial Palestina. Menurut memo itu, Pemerintah Otonomi, pimpinan Hamas, "sendiri telah menyatakan Pemerintah pada prinsipnya tak memiliki keberatan jika untuk sementara mekanisme gadainya dilangkahi". Bank Dunia menyatakan bantuan donor anjlok "lebih parah dibandingkan yang diperkirakan", sementara Israel memperketat pembatasan atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, dan transaksi keuangan oleh bank Palestina telah terpangkas secara tajam". (*)

Copyright © ANTARA 2006