"Saya 100 persen ngayah (mengabdi). Seluruh gaji dan tunjangan dari jabatan tersebut (DPD, Red) akan diserahkan kembali untuk kegiatan rakyat Bali, dikelola oleh anak muda dan transparan," kata dia di Denpasar, Sabtu.
Ni Luh mengatakan pihaknya akan membentuk sebuah portal di mana masyarakat setiap saat dapat mengawasi langsung pergerakan gaji dan tunjangan tersebut.
Mantan anggota Partai NasDem itu juga menyampaikan bahwa lebih jauh dirinya berjanji akan menyuarakan hak-hak masyarakat Bali ke pusat karena menurutnya Pulau Dewata tak dikenal hanya karena pariwisata namun juga karena senantiasa memanusiakan manusianya.
"636 desa di Bali akan mendunia dengan semua potensi dan hasil karya yang dimilikinya. Setiap rakyat Bali berharga dan kami masuk akan memetakan 636 desa dengan banjarnya, bergandengan dengan pemerintah dan rakyat sebagai aset utama," ujarnya.
Politisi yang dijumpai usai mengumpulkan 2.888 minimal dukungan yang dibuktikan menggunakan KTP elektronik itu menilai bahwa masyarakat perlu direpresentasikan dengan memanfaatkan kapasitas yang ia miliki.
Meskipun baru dalam perebutan kursi DPD, Ni Luh mengaku percaya diri, karena menurutnya siapa saja berhak dan layak untuk mengikuti kontestasi tersebut asalkan memiliki prinsip dan integritas.
"Kita menyampaikan bahwa siapapun kalian, apapun latar belakangnya, asalkan punya prinsip dan integritas, punya kecintaan pada Bali, ketulusan dan empati, maka berhak jadi pengabdi, pejabat, atau pelayan masyarakat Bali," kata dia menegaskan.
Sementara itu, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan yang menerima berkas persyaratan Ni Luh Djelantik menyampaikan bahwa pihaknya akan adil dalam menyambut setiap kedatangan bakal calon DPD Pemilu 2024.
Ni Luh Djelantik menjadi bakal calon kedua yang hadir dalam rangka mengumpulkan minimal dukungan dari total 24 orang yang mengambil akun di Sipol.
"Ada lagi rencana yang akan mengumpulkan minimal dukungan tanggal 26, 27, dan 28 Desember dan banyak yang belum konfirmasi. Nah risikonya yang mengumpul tanggal 29 itu kalau dia tidak konsultasi dulu dan persyaratan ada yang kurang maka akan ditolak, karena tidak ada lagi hari perbaikan," kata Lidartawan.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
