Surabaya (ANTARA News) - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung menilai pemerintah sedang panik dan tidak siap menghadapi berbagai aksi demo massa yang menentang sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, termasuk aksi buruh yang berujung pada kerusuhan beberapa hari lalu. Demikian disampaikan Pramono Anung kepada wartawan di sela-sela Rakornas PDIP bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah di Surabaya, Sabtu, menanggapi tudingan adanya penggerak dibalik aksi kerusuhan saat demo buruh beberapa hari lalu. "Pernyataan Presiden saat melakukan kunjungan ke Jordania beberapa hari lalu menunjukkan adanya kepanikan dari pemerintah dalam menghadapi aksi buruh. Sebenarnya pernyataan semacam itu tidak perlu dikeluarkan," katanya. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan semua kelompok yang belum ikhlas menerima hasil Pemilu 2004 untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang tidak kondusif bagi pembangunan. Penegasan itu dikemukakan Kepala Negara dalam jumpa pers tentang aksi unjuk rasa di sebagian wilayah Jakarta yang berujung pada tindakan anarkis dan kekerasan. "Sebagai Kepala Negara tentu saya menyesalkan, kecewa dan prihatin," kata Yudhoyono. Menurut Pramono Anung, aksi buruh yang berujung pada terjadinya tindak kerusuhan di Jakarta sebenarnya tidak perlu terjadi, seandainya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang akan merevisi UU Ketengakerjaan. "Ini blunder dari kebijakan yang diambil pemerintah. Kalau Undang-Undang Ketengakerjaan itu tidak direvisi, tentu buruh juga tidak akan melakukan demo besar-besaran," katanya didampingi Ketua DPP PDIP Ir Soejipto. PDIP sejak awal sejalan dengan pemikiran kaum buruh untuk tidak mendukung dilakukannya revisi terhadap undang-undang tersebut. Terkait tudingan adanya pihak-pihak dibalik kerusuhan dalam aksi buruh, orang dekat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengorganisir atau menggerakan aksi buruh. "Apalagi sampai memprovokasi buruh melakukan perusakan dan tindakan anarkis. Tudingan-tudingan semacam itu sebenarnya tidak perlu muncul. PDIP juga tidak akan melakukan langkah hukum atau somasi terhadap munculnya tudingan tersebut. Itu pernyataan politik," tegasnya. Pramono menambahkan, apabila performa pemerintah berjalan dengan baik dan memihak rakyat, aksi-aksi demo juga tidak akan pernah terjadi. "PDIP sebagai partai oposisi loyal tetap menagih janji pemerintah seperti yang disampaikan saat kampanye pemilu presiden lalu," tegasnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006