"Portal ini harus terhubung dengan seluruh portal data di masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah," katanya dalam Grand Launching Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya dilaporkan bahwa keterhubungan SDI dengan portal data Kementerian Lembaga di pemerintah pusat sudah mencapai 58 persen. Kemudian, keterhubungan SDI dengan portal data provinsi sudah mencapai 68 persen atau mencakup data 26 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia.
Namun, keterhubungan SDI dengan kabupaten dan kota masih relatif lebih rendah, yakni baru mencapai 18 persen, atau baru 95 kabupaten dan kota dari total 514 kabupaten atau kota di Indonesia.
Suharso berharap keterhubungan tersebut dapat terus ditingkatkan dan pemerintah pusat serta daerah dapat mengesampingkan ego sektoral untuk integrasi Satu Data Indonesia.
Ia pun menyoroti beberapa hal yang masih perlu dikembangkan, seperti data yang telah terkumpul dalam portal SDI masih belum sesuai dengan prinsip awal Satu Data Indonesia atau data tentang satu topik yang sama bisa berbeda karena berasal dari Kementerian Lembaga yang berbeda.
Kuantitas dan kualitas data yang telah terkumpul juga perlu terus ditingkatkan, terutama kualitas data dari pemerintah daerah, agar sesuai dengan kualitas data nasional.
"Perlu penetapan tata kelola pengumpulan dan pemeriksaan data melalui pembinaan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan pembina data seperti BPS, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Keuangan," katanya.
Baca juga: Bappenas sebut 1.804 data diusulkan jadi prioritas SDI di 2023
Baca juga: Bappenas luncurkan Satu Data Indonesia, 58 persen terhubung dengan K/L
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
