Bappenas sebut 1.804 data diusulkan jadi prioritas SDI di 2023

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi menyebut sebanyak 1.804 data diusulkan menjadi data prioritas pada 2023 bagi portal Satu Data Indonesia (SDI) yang baru diluncurkan.

"Untuk 2023 usulan data prioritas sudah terjaring 1.804 data dari 51 Kementerian Lembaga atau 61 persen dari total Kementerian Lembaga," katanya dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengumpulan data prioritas pun bertambah, dari sebelumnya 26 Kementerian Lembaga, sehingga persentase keterlibatannya menjadi hanya 31 persen.

"Jadi sudah ada peningkatan signifikan dari Kementerian Lembaga yang terlibat, dari 31 persen diharapkan menjadi 61 persen atau lebih di 2023," katanya.

Data prioritas 2023 akan ditentukan pada 2023 dan dipilih dari usulan yang sudah terkumpul. Dan nantinya akan diberikan kode referensi sebagai data induk dalam portal Satu Data Indonesia.

Sementara itu, dari data prioritas yang diusulkan pada 2022, sekitar 85 persen data telah berhasil dikumpulkan dengan 22 Kementerian Lembaga yang datanya dibutuhkan sudah menyerahkan kepada portal Satu Data Indonesia. Sedangkan, empat Kementerian Lembaga lain diharapkan dapat menyerahkan pada akhir Desember 2022.

Adapun keterlibatan Kementerian Lembaga di level daerah masih rendah untuk mengumpulkan data prioritas karena tingkat keterhubungan Satu Data Indonesia dengan kabupaten dan kota baru 18 persen.

"Banyak kementerian dan lembaga daerah yang berkomitmen untuk berbagi data, tetapi mereka terkendala karena belum memiliki portal. Sekretariat masih berusaha mendorong keterhubungan portal," ucapnya.

Portal SDI yang baru diluncurkan, menurut dia, akan terus dikembangkan baik terkait layanan yang tersedia maupun partisipasi kementerian dan lembaga.

Baca juga: Bappenas luncurkan Satu Data Indonesia, 58 persen terhubung dengan K/L

Baca juga: Bappenas : Regsosek bekal utama pemerintah jangkau seluruh warga