Survei Charta Politika: Ridwan Kamil posisi teratas sebagai cawapres

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia menempatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh potensial menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

"Responden menjagokan Ridwan Kamil sebagai cawapres dengan dukungan 21,4 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Sementara posisi kedua, ada Sandiaga S Uno meraih 17,6 persen disusul AHY (10,3 persen), Erick Thohir (8,4 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (6,1 persen). Sedangkan 13 nama lainnya, hanya mengumpulkan di bawah 5 persen.

Ia mengatakan, survei tersebut dilaksanakan pada 8-16 Desember 2022. Melalui wawancara tatap muka secara langsung, dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

"Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Sampel dipilih menggunakan metode acak bertingkat ('multistage random sampling') dengan :margin of error' ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya.

Responden diberi pertanyaan yang berbunyi: "Jika pemilihan presiden-wakil presiden diadakan sekarang, siapa yang yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Wakil Presiden di antara nama-nama berikut ini?"

"(Hasilnya) pada kategori Wakil Presiden, Ridwan Kamil meraih 21,4 persen dan Sandiaga Uno 17,6 persen. Ini menjadi pilihan tertinggi responden," tutur Yunanto dalam rilis surveinya bertajuk "Tren Persepsi Publik dan Proyeksi Politik Menuju 2024".

Tampak pula dari data yang dihimpun Charta Politika, periode Desember 2021 ke Desember 2022, elektabilitas Ridwan Kamil sebagai kandidat kuat wakil presiden di Pilpres 2024 mengalami kenaikan dari angka 17,4 persen menjadi 21,4 persen.

"Ini menunjukkan kans Ridwan Kamil untuk bisa mendampingi kandidat calon presiden yang paling disukai serta akan dipilih publik nantinya," ujarnya.

Dukungan dan pilihan masyarakat kepada Ridwan Kamil tentu beralasan. Dalam situasi bencana gempa bumi Cianjur, Gubernur Jawa Barat itu terjun langsung ke lapangan.

Memimpin dan mengarahkan jajarannya, termasuk berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur, demi mempercepat proses evakuasi dan pengiriman logistik bagi para pengungsi.