Kupang (ANTARA News) - Pemerhati masalah Timor Timur (Timtim), Mario Florencio Veiera melihat ada skenario besar yang tengah dimainkan PBB untuk mempertahankan eksistensinya di Timtim dengan menciptakan instabilitas politik dan keamanan di dalam negeri Timtim menjelang berakhirnya masa tugas di negara baru itu. "Mereka (Perserikatan Bangsa Bangsa --PBB) sengaja menciptakan skenario agar masalah Timtim tetap tidak selesai. Dari dulu sampai akhirnya Timtim menjadi sebuah negara sendiri setelah 23 tahun berintegrasi dengan Indonesia, persoalan Timtim tetap tidak pernah diselesaikan oleh PBB karena mereka telah menganggapnya sebagai sebuah proyek dunia," kata Mario di Kupang, Sabtu. Ia mengemukakan pandangannya itu ketika dikonfirmasi ANTARA Newsseputar intrik politik dan keamanan yang terjadi di Timtim menjelang berakhirnya masa tugas misi PBB (UNOTIL) di negara itu yang berbuntut pada insiden Tacitolu, Dili Timur pada 28 April lalu yang mengakibatkan empat eks tentara Timtim tewas tertembak. Kantor PBB di Timtim (UNOTIL) secara resmi telah melaporkan peristiwa kerusuhan Dili kepada sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Jumat (5/5) dan menyebutkan bahwa kerusuhan tersebut merupakan buntut dari pemecatan terhadap 594 anggota angkatan bersenjata Timtim oleh Panglima FDTL, Brigjen Taur Matan Ruak. Menurut Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Timtim, Dr Sukehiro Hasegawa, para tentara yang dipecat tersebut menggelar unjuk rasa menuntut dibentuknya komisi independen untuk mengatasi masalah diskriminasi dan menuntut keadilan atas nasib mereka. Akibat insiden tersebut, kata Hasegawa, sebanyak 14.000 orang terpaksa mengungsi ke gereja-gereja dan gedung-gedung pemerintahan di Dili, dan pada Jumat (5/5), ribuan orang harus keluar meninggalkan ibukota Dili ke kawasan pegunungan atau kawasan di sekitarnya. Berdasarkan catatan UNOTIL, tambahnya, lima orang tewas dan sekurangnya 60 orang luka-luka akibat tembakan, lemparan batu dan tikaman, namun kelompok 594 sendiri berulang kali menegaskan bahwa jumlah yang tewas oleh pihak FDTL pada 28 dan 29 April lalu jauh lebih besar dari pengumuman resmi. Kasus yang terjadi di Dili tersebut, menurut Hasegawa, menunjukkan masih perlunya bantuan bagi Timor Leste dalam membangun institusinya, serta peningkatan kapasitas kementerian pertahanannya, termasuk dalam mengelola sumber daya manusia. Mandat UNOTIL akan berakhir 20 Mei, namun Pemerintah Timor Leste telah mengajukan permohonan melalui Sekjen PBB untuk perpanjangan bantuan PBB tersebut. Sekjen PBB dalam laporannya bulan lalu menyebutkan perlunya perpanjangan misi tersebut mengingat Timor Timur tahun 2007 akan menyelenggarakan pemilihan umum parlemen dan presiden. Pihak pemerintah Timor Timur mengusulkan empat komponen bantuan yakni unit bantuan Pemilihan Umum, unit pelatihan polisi, petugas penghubung militer, dan penasihat sipil pada daerah-daerah penting. UNOTIL itu sendiri merupakan kelanjutan dari Misi Bantuan PBB di Timor Timur (UNMISET) yang selesai mandatnya tahun lalu.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
