Imigrasi: Visa rumah kedua untuk menggerakkan sektor properti

menggerakkan sektor properti dengan menggaet orang asing yang tertarik berinvestasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan kebijakan visa rumah kedua atau second home visa bagi warga negara asing (WNA) dengan ekonomi menengah ke atas yang tertarik tinggal di Indonesia.

"Kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan sektor properti dengan menggaet orang asing yang tertarik berinvestasi di Indonesia," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh di Jakarta, Kamis.

Achmad menjelaskan WNA yang ada di Indonesia dipersilakan tinggal dan menikmati keindahan objek wisata, berbisnis, berinvestasi, maupun bekerja, dengan izin tinggal yang berlaku. Dia mengatakan hal itu guna menanggapi keresahan WNA yang cemas terusir dan tidak bisa tinggal lagi di Indonesia karena pemberlakuan visa rumah kedua tersebut.

Dia mengungkapkan syarat proof of fund sebesar Rp2 miliar atau kepemilikan properti di Indonesia mungkin terasa berat bagi orang asing dengan ekonomi menengah ke bawah. Namun, hal itu bukan masalah bagi orang asing dengan level ekonomi menengah ke atas.

Dia juga menyakini kebijakan tersebut mampu menarik orang asing berkantong tebal untuk tinggal di Indonesia lebih lama, yaitu selama lima atau 10 tahun.

Sementara itu, wisatawan mancanegara berusia lanjut dipersilakan tetap tinggal dengan izin tinggal yang masih berlaku. Mereka juga tetap bisa tinggal sampai diterbitkannya aturan lebih lanjut yang lebih rinci.

"Market kami sangat jelas yaitu menyasar orang asing yang mampu memenuhi persyaratan sesuai yang diatur di second home visa," ujar Achmad.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendongkrak peningkatan ekonomi dan bisnis serta investasi di Indonesia. Regulasi visa rumah kedua itu diibaratkan sebagai "jalan tol" untuk memberi kemudahan bagi pebisnis global.