"Presiden Jokowi sangat serius menggarap itu. Namun ini tidak cukup hanya pemerintah, kita membutuhkan sumbangsih dari masyarakat luas, umumnya mahasiswa," ujar Abu Rokhmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia mengingatkan, nilai-nilai keharmonisan bangsa jangan sampai tercederai menjelang Pemilu 2024.
"Penggunaan politik identitas dalam konteks untuk mendapatkan popular vote itu berbahaya, bisa merusak sendi-sendi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara," tuturnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi patut untuk diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang. Sebab tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama semakin hari semakin besar.
"Misalnya tentang radikalisme, intoleransi. Makanya kemudian kita kemas dalam satu program nasional yang namanya moderasi beragama. Diharapkan ini akan menjaga, ke-Indonesiaan kita tetap utuh, keragaman kita, umat beragama kita yang macam-macam itu juga tetap solid," imbaunya.
Sejauh ini, ia menilai, Jokowi telah berusaha keras dan berhasil menciptakan kerukunan.
"Sekali lagi, bukan hanya pekerjaan Pak Presiden, namun pekerjaan kita semua. Makanya 2024 ini pertaruhan kita semua, kita harus betul-betul siapkan pemimpin yang tulus dan jujur dalam menjaga NKRI agar tetap utuh," tuturnya.
Melalui program moderasi beragama, lanjut dia, kehidupan antarumat beragama di Indonesia harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif.
Baca juga: Kemenag finalisasi modul integrasi moderasi beragama untuk guru-siswa
Baca juga: Moeldoko ingatkan tidak bicara mayoritas minoritas dalam berkebangsaan
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
