Jaksel minta pendamping Rembuk RW jadi penghubung pemerintah-warga

nanti hasilnya dikomunikasikan ke masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) meminta tim pendamping Rembuk Rukun Warga (RW) dapat menjadi penghubung pemerintah dan warga dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Tim pendamping Rembuk RW itu bisa menjembatani atau membantu pemerintah terkait bukan saja pada saat Rembuk RW, tapi nanti hasilnya dikomunikasikan ke masyarakat," ujar Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan (Subanpekko) Kota Administrasi Jakarta Selatan Ahmad Saelani pada Sosialisasi Rembuk RW 2023 di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, Saelani meminta para tim pendamping untuk melihat kendala yang ada termasuk melihat usulan lama yang mungkin belum bisa direalisasikan.

Selain itu, Saelani menyebutkan tujuan sosialisasi ini juga untuk menyamakan persepsi ataupun penguasaan materi agar pelaksanaan Rembuk RW dapat berjalan lancar.

Sosialisasi yang diberikan terkait mekanisme perencanaan, ruang lingkup usulan format kegiatan, apa yang baru dan apa yang dihilangkan dari format sebelumnya dan informasi seputar pembangunan yang telah mengalami pengembangan berdasarkan evaluasi sistem.

Secara statistik, lanjut Saelani, usulan Rembuk RW 2020 itu 11.441 usulan, untuk 2021 turun menjadi 9.115 usulan, sementara untuk 2022 ada 9.353 usulan untuk wilayah Jakarta Selatan dan usulan terbanyak ada pada bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pemuda dan Olahraga.

Menurut Saelani, dari 579 RW di Jakarta Selatan ada 574 orang tim pendamping, sisanya tidak menyampaikan tim pendamping terkait tempat tinggal karena berupa hunian vertikal maupun horizontal dan bukan permukiman biasa.

Sosialisasi dilakukan selama tiga hari yakni hari pertama dihadiri para ketua RW dan hari kedua serta ketiga dihadiri oleh para tim pendamping.