Jakarta (ANTARA) - Menyimak amanat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajarannya dalam Apel Kasatwil di pengujung 2021 di Bali, selain meminta jajarannya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menjaga, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, juga menegakkan hukum serta mendukung kebijakan pemerintah.
Jenderal polisi bintang empat itu juga mewanti-wanti personelnya menghindari tindakan-tindakan kontraporduktif yang berdampak pada organisasi Polri. Amanat itu tentunya menjadi pagar diri bagi personel kepolisian untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya.
Apel Kasatwil menjadi wadah mengevaluasi kinerja selama setahun yang telah dilakukan, sekaligus merencanakan program kerja di tahun depannya.
Mengingat di tahun 2021, Korsp Bhayangkara tidak lepas dari sorotan dan kritikan masyarakat, mulai dari ramainya tanda pagar (tagar) “Percuma lapor polisi”, kasus mural “404:not found”, hingga personel Polri banting demonstran di Banten.
Polri pun menggunakan berbagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, mulai dari festival mural dan lomba orasi untuk memastikan bahwa Polri adalah organisasi yang tidak antikritik, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Memasuki tahun 2022, saat itu respons positif terhadap institusi Polri berangsur pulih seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Polri pun fokus menjalankan tugas utama sebagai penegak hukum, di sisi lain mendapat penugasan khusus oleh pemerintah sebagai garda depan mewujudkan capaian vaksinasi COVID-19 hingga booster 100 persen.
Di tengah pandemi, masyarakat yang dihadapkan pada kondisi mahalnya harga minyak goreng, hingga terjadi kelangkaan, Polri mengawal kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memulihkan ketersediaan minyak goreng curah sesuai harga di pasaran.
Kapolri turun langsung mengecek ketersediaan minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional sejumlah daerah, hingga mendatangi pabrik dan menempatkan personel untuk mengawal proses pendistribusian.
Tidak hanya minyak goreng, BBM bersubsidi juga mendapat pengawalan, termasuk aksi demo mahasiswa pada 11 April 2022.
Memasuki bulan Maret 2022, dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri 2022 di STIK, Kapolri menekankan ke jajarannya terkait arahan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan disiplin nasional, dengan menanamkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
Personel Polri diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik. Doktrin anggota Polri adalah taat, setia, dan loyal terhadap pimpinan tertinggi negara.
Saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, tentu ada kontribusi dari jajaran Polri. Kepercayaan publik terhadap pemerintah berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Pada saat kepercayaan publik terhadap Polri naik, maka kepercayaan publik ke pemerintah naik,” kata Sigit dalam rapim tersebut.
Tragedi Sambo
Memasuki Juli, di tengah momentum peringatan HUT ke-76 Bhayangkara, Polri diguncang peristiwa yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia.
Puncak peringatan hari jadi Polri, Selasa (5/7), terasa istimewa, dihadiri Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Juga dimeriahkan dengan kegiatan pesta rakyat.
Di hadapan Presiden, Kapolri menyampaikan hasil survei Litbang Kompas, di mana 83,8 persen masyarakat menilai pelayanan Polri kepada masyarakat sudah baik.
Tidak hanya itu, HUT ke-76 Polri pun mendapat apresiasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan sepeda santai, hingga pertunjukan wayang kulit perdana diadakan lagi sejak pembatasan selama pandemi COVID-19.
Namun, seketika nilai-nilai positif seolah sirna, ketika peristiwa demi peristiwa negatif dilakukan oleh oknum anggota Polri, mulai dari kasus Duren Tiga (pembunuhan Brigadir J) oleh Ferdy Sambo, eks Kadiv Propam Polri bersama istrinya Putri Candrawathi, ajudannya Bharada Richard Eliezer dan Bripka Ricky Rizal, serta Kuat Maruf.
Kasus ini pun menyeret perwira-perwira terbaik Polri menjadi terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J atau obstruction of justice, seperti Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, eks Karopaminal Divpropam Polri, Kombes Pol. Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto (lulusan Akpol 2010 penerima penghargaan Adhi Makayasa).
Belum tuntas tragedi Duren Tiga yang terjadi pada Jumat (8/7), berselang 1,5 bulan terjadi peristiwa memilukan masyarakat dunia, sebanyak 135 orang meninggal dunia dalam Tragedi Kanjuruhan. Tiga anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang sipil lainnya.
Menyikapi rentetan peristiwa yang terjadi di tubuh kepolisian, Presiden Joko Widodo mengumpulkan ratusan pejabat tinggi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (14/10).
Presiden berpesan kepada seluruh jajaran Polri untuk memiliki kepekaan terhadap situasi krisis saat ini, menghindari gaya hidup hedonisme, dan kembali pulihkan kepercayaan publik.
Di tengah momen penting itu, Kapolri mengumumkan telah menahan Irjen Teddy Minahasa, eks Kapolda Sumatera Barat, yang sempat dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, karena terkait peredaran gelap narkoba.
Pengumuman penting lainnya yang disampaikan adalah terkait penangkapan bos judi daring Apin BK di Malaysia, setelah sempat melarikan diri ke Singapura, kemudian menangkap tiga buronan judi daring lainnya di Kamboja.
Upaya ini menjawab keseriusan Polri dalam mengungkap jaringan judi daring dan narkoba yang ramai dibicarakan terkait munculnya konsorsium 303, dan Kaisar Sambo.
Langkah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggotanya mendapat dukungan dari politisi Ahmad Syahroni yang membidangi Komisi III DPR RI.
Pada hari pengumuman itu, Sahroni melalui unggahan di akun Instagram miliknya menuliskan pesan agar Kapolri menindak tegas pejabat Polri yang terlibat judi dan narkoba.
“Dengan segala hormat saya meminta ketegasan anda (Kapolri) memimpin institusi besar Polri. Siapapun yang terlibat dengan judi dan narkoba anda harus segera pecat dan pidanakan secepatnya. Ini pertaruhan jabatan anda memimpin institusi Polri. Saya yakin anda pemberani dan tegas dalam hal tersebut di atas,” tulis Sahroni, Jumat (14/10).
Andil Polri
Di tengah prahara yang menghantam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan tertinggi mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.
Meski dinilai lambat, mantan Kabareskrim Polri itu menggunakan langkah bijaksana untuk menuntaskan kasus Ferdy Sambo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, agar jangan ada yang ditutup-tutupi, diungkap seterang-terangnya.
Dimulai dari penonaktifan Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam Polri, hingga dibentuknya tim khusus mengungkap tragedi pembunuhan Brigadir J, dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM.
Setelah penyidikan berjalan, hingga ditetapkannya tersangka, Kapolri melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberhentikan dengan tidak hormat Ferdy Sambo beserta anak buahnya, serta menjatuhkan sanksi mutasi 34 anggota Polri dari jabatan lamanya menjadi perwira pelayanan markas (Yanma).
Penuntasan kasus Ferdy Sambo telah berdampak positif bagi institusi Polri. Kepercayaan publik kepala polisi berangsur naik. Pada Apel Kasatwil 2022 di Jakarta, Rabu (14/12), dipaparkan hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri.
Hasil survei Charta Politika di bulan September tingkat kepercayaan publik terhadap Polri turun dratis dari tahun sebelumnya di angka 70 persen menjadi 54,50 persen. Tingkat kepercayaan ini pun meningkat menjadi 58,50 persen pada Oktober (survei Populi Center), dan Desember ini di angka 60,30 persen (survei Indopol).
Pada tahun 2022 ini Polri tidak melulu mendapatkan sorotan negatif. Masyarakat memberikan respons positif atas keberhasilan Polri beserta kementerian/lembaga terkait dalam pengamanan kelancaran dan ketertiban mudik Lebaran pada Idul Fitri 2022.
Polri memiliki andil besar dalam terwujudnya mudik aman dan sehat tahun ini. Terbukti berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, menunjukkan 19,7 persen masyarakat menyatakan bahwa kepolisian memiliki peran besar dalam mengatur kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran.
Kapolri juga mengeluarkan kebijakan yang meringankan masyarakat. Ia meminta jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang gagal menjalankan tes mengendarai bisa mengulang pada hari yang sama, hal ini agar meringankan biaya masyarakat yang datang jauh-jauh ke layanan SIM.
Selain itu, Kapolri menginstruksikan jajaran Korlantas untuk memberikan pelatihan mengendarai kepada masyarakat sebelum menjalani praktik atau tes mengendarai di Satpas SIM.
Baru-baru ini pun kinerja Polri dalam mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, juga diapresiasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Tidak hanya itu, dalam mendukung kinerja Polri menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di masa yang akan datang, di tahun 2022 ini Polri telah meningkatkan struktur Korps Brimob, yang awalnya dipimpin oleh jenderal bintang dua (irjen), kini dipimpin oleh jenderal bintang tiga (komjen).
Polri juga memperluas penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) menjadi 34 polda. Total ada 270 kamera ETLE statis, 806 kamera ETLE mobile dan 58 kamera speed cam terpasang seluruh Indonesia.
Mengutip pidato Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan pada hari puncak HUT Ke-76 Bhayangkara Selasa (5/7), bahwa institusi Polri belum sempurna dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, ia berjanji bahwa Polri akan terus berbenah, senantiasa peka dan mendengar kritikan juga masukan serta saran kepada Polri.
“Meskipun pahit, kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang Presisi agar Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat,” kata Sigit.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
