Lemhannas: Konsolidasi demokrasi jadi tantangan menuju pemilu

... menunjukkan regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan Indonesia memiliki tantangan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi sehingga makin matang menuju Pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi yang terjadi di dunia.

Hal tersebut, kata Andi, merupakan salah satu kajian terkait dengan konsolidasi demokrasi yang dihasilkan oleh Lemhannas, sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo saat dirinya dilantik menjadi Gubernur Lemhannas pada bulan Februari lalu.

"Di tengah kecenderungan regresi demokrasi ini, kemudian kita bisa memperkuat konsolidasi demokrasi sehingga kita bisa makin matang demokrasinya menuju Pemilu 2024," kata Andi saat acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.

Hasil kajian Lemhannas, kata Andi, mencatat adanya kecenderungan regresi demokrasi di dunia yang juga terjadi di Indonesia, berdasarkan sejumlah indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian.

"Indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian, seperti Freedom House Index yang dikeluarkan secara rutin, menunjukkan regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi," ujarnya.

Andi mengatakan bahwa Lemhannas juga melakukan kajian tentang transformasi digital. Dalam hal ini, Lemhannas diinstruksikan Presiden untuk mengaitkannya dengan demokrasi.

"Presiden meminta kami untuk kajian agar Indonesia bisa melompat masuk pada digitalisasi demokrasi," ucapnya.

Ia memandang perlu Pemerintah meningkatkan kualitas pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau terluar Indonesia, guna mencapai transformasi digital yang baik di Indonesia.

"Yang penting setelah infrastruktur digital itu diperkuat maka kita harus gerak untuk perkuat literasi digital di Indonesia, antara lain, usaha kami kontribusikan sesuai dengan arahan Presiden adalah algoritma kebangsaan," tuturnya.

Setelah infrastruktur digital diperkuat, lanjut dia, Pemerintah perlu bergerak cepat pula untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, termasuk dengan memperkuat algoritma kebangsaan melalui pengadopsian teknologi.

"Kami bersiap untuk menawarkan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain. Namun, yang paling penting dengan jejaring masyarakat sipil untuk membentuk, memperkuat algoritma kebangsaan sehingga di platform-platform digital kita, konsolidasi demokrasi itu juga akan tampak," katanya pula.

Secara keseluruhan, Andi menyebut bahwa Lemhannas telah berhasil menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada tahun 2022 dari lima topik yang diinstruksikan Presiden, yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejak Februari sampai pertengahan Desember ini, pihaknya sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan.

"Kalau tercatat, sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden," katanya.