"Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai)," kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu.
Adapun pembangunan ITF Sunter sudah direncanakan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Namun, proyek ini gagal menemui kesepakatan dengan investor sehingga pembangunannya tertunda.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut.
Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan.
Baca juga: Jokowi minta urusan sampah dan mangrove jadi prioritas BPDLH
Baca juga: BPDLH teken "Contribution Agreement" untuk pengurangan emisi
Presiden sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah.
“Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. ini harus segera diselesaikan,” kata dia.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sejak menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pengelolaan sampah kerap terkendala oleh "tipping fee" atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak pengolah sampah.
Ia menekankan agar anggaran BPDLH dapat diprioritaskan terhadap dua hal, yakni pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.
"Jangan sampai semua nanti anggaran ini 'diecer-ecer' kemana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia," kata Jokowi.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
