Pada 2018 pemerintah membentuk BPDLH dan fungsinya sebagai vehicle pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk kementerian/ lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto meminta dana lingkungan hidup difokuskan untuk sektor seperti kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, pertanian, kelautan perikanan, transportasi, hingga industri sampah dan limbah.
Dia menyampaikan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di luar skema APBN telah mencapai 968,6 juta dolar AS (Rp14,52 triliun) yang berasal dari dana reboisasi kehutanan, global environment facility, Bank Dunia, Ford Foundation, dan lainnya.
"25 gubernur hadir untuk menjelaskan mengenai BPDLH, yang bisa dikerjasamakan dengan daerah, kegiatan ini bisa difokuskan kepada sektor-sektor (tersebut)," kata Menko Airlangga saat membuka Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KLHK raih peringkat pertama SDGs Action Awards 2022
Dia melanjutkan BPDLH dapat menjembatani hasil COP 21 atau kesepakatan Paris 2015 dan hasil KTT G20 terkait komitmen terbaru Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan 43,2 0 persen dengan bantuan internasional.
“Pada 2018 pemerintah membentuk BPDLH dan fungsinya sebagai vehicle pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk kementerian/ lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan ini, dia menyampaikan Rakernas BPDLH pada 21 - 22 Desember 2022 akan membahas mengenai, pertama, diseminasi komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian perubahan iklim dan peran pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pencapaian komitmen tersebut.
Baca juga: Airlangga menjelaskan kesiapan industri Tanah Air olah bijih bauksit
Kedua, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja pemerintah pusat dan pemda dalam hal pengelolaan dana lingkungan hidup, serta, ketiga, identifikasi potensi kerja sama pemerintah dan pemda dalam mobilisasi pendanaan global dan nasional melalui vehicle BPDLH.
Pembukaan Rakernas BPDLH hari ini dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, serta 25 penjabat gubernur.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
