Menyongsong Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023

ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai serta menjadi jangkar stabilitas dunia.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia kembali memegang posisi penting dalam forum internasional,yakni sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2023.

Indonesia menerima estafet Keketuaan ASEAN dari Kamboja yang ditandai dengan penyerahan keketuaan dalam Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 serta KTT terkait lainnya di Phnom Penh pada 13 November 2022.

Secara simbolis, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN.

Kesempatan menjadi Ketua ASEAN bukan kali pertama diterima Indonesia. Indonesia sudah pernah menjabat sebagai Ketua ASEAN sebanyak empat kali, yakni pada 1976, 1996, 2003, dan 2011.

Momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 diharapkan memaksimalkan peran dan kepemimpinan Indonesia di samping memperkuat diplomasi ekonomi dan kesehatan.

Selain itu, Keketuaan Indonesia diharapkan dapat menghasilkan inisiatif baru dalam mengatasi berbagai tantangan utama yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia.

Selama masa Keketuaan Indonesia pada tahun 2023, diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik dari Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi, maupun Pilar Sosial-Budaya, seperti dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut diprioritaskan untuk dilakukan secara tatap muka, apabila perkembangan situasi pandemi COVID-19 memungkinkan.

Terkait dengan tempat penyelenggaraan acara, Indonesia perlu memperkuat peran Jakarta sebagai Diplomatic Capital of Indo-Pacific melalui keberadaan ASEAN Secretariat (ASEC) sebagai ASEAN Headquarters sehingga pertemuan tingkat teknis direncanakan dilaksanakan di Gedung ASEC yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

Namun, dalam rangka meningkatkan promosi destinasi wisata, pertemuan tingkat menteri ke atas dapat diselenggarakan di luar Jakarta seperti Bali, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Makassar, Medan, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan Keketuaan Indonesia ini dapat berkontribusi meningkatkan potensi devisa negara baik di pusat maupun daerah.

Presiden Joko Widodo mengatakan Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai serta menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun.

ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Presiden juga menginginkan ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga harus menjadi perhatian agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.

Presiden berharap pada 2045, ASEAN lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing.

Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya.

Presiden mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk hadir pada KTT ASEAN di Indonesia pada tahun depan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 mengambil tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Indonesia menginginkan, agar ASEAN tetap penting dan relevan to make ASEAN matters. Penting dan relevan ke dalam bagi rakyatnya, penting dan relevan keluar bagi kawasan Indo Pasifik dan dunia.

Dengan dasar pemikiran inilah maka Keketuaan Indonesia akan mengambil tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Menlu Retno mengatakan Keketuaan Indonesia dijalankan pada saat situasi dunia masih dalam kondisi tidak mudah. Dari sisi geopolitik maupun ekonomi, situasi masih belum kondusif dan dunia masih mengalami tantangan multidimensi.

Tantangan dari sisi geopolitik, rivalitas akan tetap tajam. ASEAN berharap rivalitas ini tetap dapat dikelola sehingga tidak muncul konflik terbuka atau perang baru. Pengelolaan yang sama juga penting dilakukan di kawasan Indo Pasifik dan juga Asia Tenggara.

Dari sisi ekonomi global, jika negara-negara di dunia tidak segera memperkuat kerja sama terutama mengatasi krisis pangan, energi, semakin sempitnya ruang fiskal negara berkembang, dan juga masalah pupuk maka situasi ekonomi dunia tahun depan akan kian suram, kata Menlu.

Masyarakat ASEAN patut bersyukur di tengah pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan terus menurun, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

Kawasan ini memang pernah terdampak krisis keuangan yang cukup dalam, namun setelah itu Asia Tenggara memiliki kinerja ekonomi yang cukup kuat.

Menlu mengatakan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN hampir selalu di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Misalnya, pertumbuhan ekonomi ASEAN pada 2012 sebesar 6,2 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,7 persen.

Begitu juga pertumbuhan ekonomi ASEAN pada 2015 sebesar 4,8 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1 persen. Adapun pada 2018, pertumbuhan ekonomi ASEAN pada 2018 sebesar 5,2 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,3 persen

Dan di 2019, pertumbuhan ekonomi ASEAN sebesar 4,6 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,6 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN pada tahun 2022 sebesar 5,1 persen, diprediksi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2 persen.

Kalau melihat kinerja ekonomi masing-masing negara ASEAN untuk tahun ini juga cukup baik, misalnya Indonesia. Untuk kuartal ketiga, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi 5,72 persen, naik dari 5,4 persen pada kuartal kedua, kata Menlu.

Tren inilah yang ingin dijaga oleh Indonesia. Indonesia ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan (epicentrum of growth). ASEAN tetap mampu menjadi motor stabilitas kawasan dan menjaga sentralitasnya.

Persiapan Keketuaan Indonesia berada di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan tiga menteri koordinator (menko) yang mengampu Pilar Masyarakat ASEAN, yakni Menko Polhukam pada Pilar Politik dan Keamanan, Menko Perekonomian pada Pilar Ekonomi, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Pilar Sosial-Budaya.

Dalam melaksanakan koordinasi dimaksud, Menteri Luar Negeri RI memanfaatkan mekanisme pertemuan pada Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2020 tentang Setnas ASEAN.

Pada tahun 2022, Kementerian Luar Negeri tercatat telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 12 Januari 2022 dan rapat pleno pada tanggal 10 Maret 2022 yang dihadiri perwakilan dari 36 kementerian/lembaga serta unsur Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di ASEAN.

Melalui forum-forum Setnas tersebut, Menlu telah menetapkan berbagai panduan dan acuan bagi kementerian/lembaga terkait dalam upaya persiapan Keketuaan Indonesia.

Isu prioritas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tiga isu prioritas ekonomi yang akan diusung Indonesia pada masa keketuaan ASEAN di tahun 2023 nanti.

Dalam Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Phnom Penh, Kamboja, ia menyampaikan, pertama, membangun pertumbuhan regional, konektivitas dan keunggulan baru melalui fasilitas sektor jasa, ketahanan sektor keuangan, ketahanan pangan, sebagai antisipasi krisis serta optimalisasi perdagangan dan investasi.

Kedua, mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif untuk mengurangi kesenjangan digital, dengan memperkuat kerja sama kelancaran konektivitas digital, pembayaran dan keuangan digital, memberikan keamanan pertukaran data digital lintas batas, serta mendukung rantai pasok logistik.

Ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur hijau, mempercepat implementasi SDGs, dan meningkatkan ketahanan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melanjutkan Presidensi G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan menitikberatkan pada penanganan krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, dan keuangan.

Adapun beberapa gagasan prioritas yang akan diusung, di antaranya penguatan ketahanan pangan yang komprehensif mencakup produksi, fasilitasi dan pembiayaan, keterjangkauan, dan kemudahan akses terhadap energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Lalu, perluasan kerja sama local currency settlement (LCS) sebagai landasan integrasi keuangan berbasis digital dan pemanfaatan potensi ekonomi digital kawasan melalui percepatan negosiasi ASEAN Digital Economi Framework Agreement (DEFA).

Selain itu, blue economy juga akan diusulkan sebagai isu prioritas, mempertimbangkan potensinya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru.

Selanjutnya, Menko Airlangga menjelaskan saat ini terdapat tiga kekuatan ekonomi utama di kawasan Indo-Pasifik, yakni China, India, dan ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa ASEAN berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada.

Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 akan berupaya menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia melalui penguatan komunitas ASEAN, pemberdayaan masyarakat, dan memainkan peranan penting kawasan regional dan global.



Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022