Mantan karyawan tuntut Twitter atas berbagai pelanggaran hukum

Jakarta (ANTARA) - Twitter pada Selasa (20/12) dituntut oleh para mantan karyawan atas berbagai pelanggaran hukum usai perusahaan tersebut diambil alih oleh Elon Musk, salah satunya adalah menargetkan PHK pada karyawan perempuan dan gagal membayar pesangon yang dijanjikan.

Reuters pada Rabu melaporkan seorang pengacara untuk para pekerja Shannon Liss-Riordan, telah mengajukan 100 tuntutan arbitrase terhadap Twitter yang membuat klaim serupa seperti empat tuntutan hukum class action yang tertunda di pengadilan federal California.

"Semua pekerja menandatangani perjanjian untuk mengajukan sengketa hukum terhadap perusahaan di arbitrase," kata Liss-Riordan.

Sebelumnya, Twitter memberhentikan 3.700 karyawan pada awal November untuk memangkas biaya. Ratusan lainnya kemudian mengundurkan diri.

Tuntutan arbitrase menuduh Twitter melakukan diskriminasi jenis kelamin, pelanggaran kontrak, dan secara ilegal memberhentikan karyawan yang sedang cuti medis atau cuti orang tua.

Mengenai hal tersebut, Twitter tidak segera memberikan komentar.

Liss-Riordan mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan ratusan mantan karyawan Twitter lainnya dan bermaksud untuk mengajukan lebih banyak tuntutan hukum dalam arbitrase atas nama mereka.

"Perilaku Twitter sejak Musk mengambil alih sangat mengerikan, dan kami akan mengejar setiap jalan untuk melindungi pekerja dan mengambil dari Twitter kompensasi yang menjadi hak mereka," katanya.

Sementara itu, gugatan class action yang tertunda mengklaim Twitter memberhentikan karyawan dan kontraktor tanpa pemberitahuan 60 hari sebelumnya yang diwajibkan oleh hukum, memberhentikan perempuan secara tidak proporsional, dan menolak pekerjaan jarak jauh bagi pekerja penyandang disabilitas.

Twitter juga menghadapi setidaknya tiga tuntutan yang diajukan ke dewan tenaga kerja AS yang menyebutkan bahwa pekerja dipecat karena mengkritik perusahaan, mencoba mengatur pemogokan, dan perilaku lainnya yang dilindungi oleh undang-undang perburuhan federal.