"Seluruh jajaran (pengawas pemilu/Bawaslu) harus melakukan pengawasan melekat. Ini sebagai upaya untuk cegah terjadinya pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam keterangannya di Jakarta Selasa.
Baca juga: Ketua Bawaslu: Majunya demokrasi juga terletak di bahu perempuan
Pengawasan melekat tersebut kata dia tentunya menyesuaikan dengan agenda perekrutan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum untuk tenaga PPS Pemilu 2024.
Tahapan tersebut diselenggarakan dari 18-27 Desember 2022, kemudian jadwal tes tertulis akan dilakukan pada 2-4 Januari 2023. Sementara, tahapan wawancara akan dilaksanakan pada 8-10 Januari hingga jadwal pelantikan pada 17 Januari 2023.
Dia menyampaikan tugas dan tanggung jawab pengawas memang tidak mudah. Para pengawas harus bertugas secara maksimal.
Selain melakukan pengawasan rekrutmen PPS, menurutnya jajaran pengawas juga akan melakukan seleksi pengawas kelurahan/desa pada Januari 2023.
"Kami harap rekan-rekan Bawaslu melakukan seleksi dengan benar. Tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata dia lagi.
Bagja pun meminta seluruh jajaran untuk membuka kembali Undang-undang Pemilu, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan beberapa aturan pemilu lainnya yang berkaitan. Dirinya menegaskan hal tersebut bertujuan agar para pengawas pemilu tahu hal apa saja yang harus dilakukan.
"Jika tidak paham bisa bertanya atau konsultasi kepada Bawaslu RI. Koordinasi dan hubungan baik lintas divisi harus dijaga. Harus bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas pengawasan," ujar Rahmat Bagja.
Baca juga: Bawaslu RI lakukan tiga terobosan untuk perkuat pemilu ramah perempuan
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah panggil KPU terkait dugaan kecurangan
Baca juga: KPU RI siap hadiri sidang mediasi dengan Partai Ummat di Bawaslu RI
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
