Realisasi ini karena sepanjang tahun 2022 kami memberikan berbagai tambahan anggaran di K/L, terutama untuk membantu masyarakatJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) telah mencapai Rp954,4 triliun per 14 Desember 2022 atau 100,9 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp945,8 triliun.
"Realisasi ini karena sepanjang tahun 2022 kami memberikan berbagai tambahan anggaran di K/L, terutama untuk membantu masyarakat seperti bantuan sosial (bansos) serta belanja untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers "APBN KITA Desember 2022" secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia membeberkan belanja K/L tersebut antara lain diberikan dalam bentuk belanja pegawai sebesar Rp256,4 triliun atau tumbuh 3,8 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), belanja barang Rp367,5 triliun atau turun 15,6 persen (yoy), dan belanja modal Rp172,1 triliun atau terkontraksi 1,8 persen (yoy).
Belanja pegawai K/L dimanfaatkan antara lain untuk gaji dan tunjangan TNI/Polri/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp170,1 triliun atau naik 1,9 persen (yoy) serta tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp86,2 triliun atau tumbuh 7,7 persen (yoy).
Menurut Sri Mulyani, peningkatan belanja pegawai K/L utamanya disebabkan oleh adanya tambahan komponen tukin sebesar 50 persen pada penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun 2022.
Selanjutnya, belanja barang K/L terdiri dari belanja Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp121,4 triliun dan belanja barang lainnya Rp246 triliun.
Pemanfaatan belanja barang antara lain digunakan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp58,1 triliun di antaranya untuk pembayaran klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, dan vaksinasi atau obat-obatan, serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp38,5 triliun di antaranya untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista, pengelolaan barang milik negara, dan penyelenggaraan kesehatan.
Kemudian di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), belanja barang antara lain dimanfaatkan utamanya untuk Badan Layanan Umum (BLU) kelapa sawit dalam membayarkan selisih harga biodiesel dan penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta Kementerian Agama (Kemenag) Rp19,2 triliun di antaranya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Untuk belanja modal, ia mengungkapkan pemanfaatan mayoritas diberikan untuk pembangunan infrastruktur antara lain peralatan dan mesin Rp76,7 triliun di antaranya untuk pengadaan atau modernisasi alutsista pada Kemenhan dan pengembangan peralatan atau almatsus Polri.
Lalu untuk gedung dan bangunan senilai Rp23,4 triliun antara lain berupa rumah dinas prajurit TNI dan Polri, terminal bandara pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), rusun dan rusus pada Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta gedung pendidikan tinggi pada Kemenag.
Sementara untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp58 triliun antara lain berupa pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta pembangunan bendungan pada Kementerian PUPR dan pembangunan jalur kereta api pada Kemenhub.
Dengan realisasi belanja K/L yang telah melewati target, Bendahara Negara tersebut mengungkapkan realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.717,6 triliun per 14 Desember 2022 atau 87,5 persen dari target Rp3.105,4 triliun.
"APBN bekerja laur biasa keras di tahun 2022 dalam menjaga perekonomian rakyat dari guncangan luar biasa, sehingga momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpelihara dan masyarakat yang rentan kami berikan perlindungan sosial," ucap dia.
Selain belanja K/L, dia menyebutkan pengeluaran negara juga terdiri dari belanja non K/L sebesar Rp1.013,5 triliun atau 74,7 persen dari target Rp1.355,9 triliun, serta transfer ke daerah Rp749,7 triliun atau 93,2 persen dari pagu Rp804,8 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: APBN catat defisit Rp237,7 triliun per 14 Desember
Baca juga: Ekonom: APBN 2023 harus tunjukkan kemampuan belanja yang lebih baik
Baca juga: Pemerintah ratakan kesejahteraan lewat TKD hingga belanja pusat
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
