Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah segera membahas rencana percepatan pelunasan pembayaran utang RI kepada Dana Moneter Internasional (IMF)."Pekan depan saya akan bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan. Mungkin kita akan membahas masalah itu," kata Menko Perekonomian Boediono di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Jumat.Menko menyatakan, keputusan menentukan kapan waktu pembayaran utang ke IMF berada di tangan Gubernur BI dan Menteri Keuangan."Intinya nanti Menkeu dan Gubernur BI yang akan menentukan posisi pemerintah dalam kaitannya dengan utang kepada IMF," katanya.Posisi utang pemerintah RI kepada IMF hingga saat ini mencapai sekitar 7,8 miliar dolar AS dan jatuh tempo tahun 2010. Dana tersebut hanya ditempatkan di cadangan devisa. Posisi cadangan devisa saat ini sekitar 43 miliar dolar AS.Sementara itu mengenai rencana penerbitan obligasi syariah setelah melakukan kunjungan ke Timur Tengah, Boediono mengatakan, rencana itu akan ditindaklanjuti oleh Menneg BUMN karena sifatnya business to business (b to be)."Misalnya PLN dengan pihak di sana (Timur tengah)," katanya. Menurut dia, secara umum Indonesia memiliki peluang besar untuk menggarap potensi dana dari Timteng. Di tingkat atas sudah ada kesepakatan politik tinggal tindak lanjutnya di tingkat implementasi.Pemilik dana di kawasan itu, jelasnya, pada umumnya ingin menanamkan dananya tetapi belum memiliki kapasitas untuk mengelola proyek. "Jadi mereka ingin membeli yang sudah ada atau ikut saja dalam proyek yang dikelola oleh profesional. Ini yang harus kita cari caranya supaya masuk ke sini," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
