Jakarta (ANTARA News) - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan "mengibarkan" revolusi jika pemerintah tetap berniat merevisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Pimpinan KSPSI Hikayat Atika Karwa, Sjukur Sarto, Alboin Sidabutar, dan David CH di Jakarta Jumat mengatakan, pasca aksi buruh di DPR RI, dalam waktu dekat KSPSI akan mengadakan rapat pimpinan yang akan dihadiri pimpinan SPSI se-jawa. KSPSI adalah himpunan dari federasi-federasi serikat pekerja dengan anggota 4,9 juta pekerja. Masing-masing ketua umum federasi menjadi ketua, dan saat ini Ketua Umum KSPSI adalah Jacob Nuwa Wea yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura setelah mengalami pendarahan di otak. Hikayat mengusulkan agar diadakan dialog dengan Presiden dan Wapres mengenai UUK. "Kami akan bertanya bagaimana sikap pemerintah setelah muncul penolakan dari sebagian besar organisasi buruh di seluruh Indonesia," kata Hikayat. Menurut dia, jika pemerintah tetap akan melanjutkan rencana merevisi UUK maka buruh memilih revolusi. "Namun, jika pemerintah menghentikan rencana revisi, maka kami akan `cooling down`," kata Hikayat. Menurut dia, masih banyak masalah perburuhan yang harus diselesaikan, seperti masalah pengupahan. Pengusaha mengusulkan agar masalah upah minimum tidak perlu ditetapkan pemerintah, cukup diselesaikan secara Bipartit (pengusaha dan pekerja saja). "Tidak hanya itu, penetapan upah juga diusulkan dalam jangka waktu dua tahun, tidak satu tahun lagi," kata Hikayat. KSPSI menilai pemerintah harus tetap berperan dalam menentukan upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja baru (nol tahun) dan semi trampil. Sementara Sjukur menyatakan pihaknya akan memberi bantuan hukum bagi delapan aktivis SPSI yang ditahan Polda Metro Jaya. "Mereka bukan provokator. Iskandar yang saat ini ditahan juga bukan provokator sebagaimana yang dituduhkan. Dia aktivis SPSI dari sektor Kimia, Energi dan Pertambangan," kata Sjukur. Tidak hanya Iskandar, pimpinan KSPSI juga sudah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya sejak Rabu, hingga Jumat ini. Sjukur juga menyatakan pihaknya sudah menyampaikan informasi bahwa terdapat 20-30 orang penyusup dengan tanda pengenal tertentu yang memprovokasi pekerja untuk bertindak anarkis. "Nama-namanya sudah saya serahkan ke Polisi," kata Sjukur. Dia menolak menyebut jati diri para penyusup tersebut. Alboin menyebutkan tanda-tanda munculnya penyusup itu sudah terlihat ketika sejumlah poster yang mendiskreditkan Wapres Jusuf Kalla dan pemerintah ditempelkan di berbagai sudut di lokasi demonstrasi. "Sebagian sudah kami perintahkan untuk diturunkan tetapi sebagian lain dipertahankan sejumlah orang," kata Alboin. Mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat aksi demo tersebut, Hikayat menyatakan penyesalan dan minta maaf kepada masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Dia berharap ke depan tidak ada lagi aksi demo jika pemerintah tidak merevisi UUK. (*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
