Elon Musk buka jajak pendapat soal keputusan mundur dari Twitter

Jakarta (ANTARA) - Elon Musk membuka "polling" meminta pendapat di Twitternya menyoal perlukah ia berhenti menjadi CEO Twitter atau tidak.

Ia bahkan nampak serius dan menegaskan akan mengikuti hasil "polling" tersebut.

Melansir Reuters, Senin, polling tersebut akan ditutup pada pukul 11.20 GMT atau 18.20 WIB.

Lebih lanjut dalam salah satu balasan kepada pengguna lain di Twitter, Elon mengatakan belum memiliki penerus untuk melanjutkan posisi CEO Twitter.

Hal itu berkebalikan dengan pernyataannya di Pengadilan Delaware pada November 2022 ketika ia mengungkapkan akan menunjuk pimpinan baru untuk menjalankan perusahaan media soail itu.

Polling tersebut dibuat setelah Twitter mengumumkan kebijakan barunya yang tidak memperbolehkan pengguna mempromosikan perusahaan maupun konten dengan tautan ke media sosial lainnya.

Beberapa menit sebelum polling utama berlangsung Elon Musk sempat mencuit "Ke depan, akan ada pemungutan suara untuk perubahan kebijakan besar.".

Tak lama Twitter melalui akunnya memulai poling menanyakan pengguna perlukah platform punya kebijakan mencegah akun mengiklankan platform media sosial lainnya di Twitter.

Tentunya pembaruan kebijakan tersebut berdampak pada konten serta platform media sosial raksasa lainnya seperti Facebook, Meta, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr, dan Post khususnya terkait konten promosi.

Bahkan Mantan CEO Twitter yakni Jack Dorsey mempertanyakan kebijakan baru tersebut.

Jack yang baru berinvestasi di media sosial Nostr bahkan menganggap larangan tersebut tidak masuk akal.

Dalam beberapa waktu terakhir bisa dibilang keputusan yang diambil Elon Musk di Twitter semakin kontroversial.

Selain menaikkan harga langganan Twitter Blue di iOS, tak lama dia menangguhkan akun twitter para jurnalis yang memberikannya kritik.

Termasuk juga akun jurnalis yang menerbitkan data publik mengenai riwayat pesawat sang miliarder.

Meski sudah memulihkan kembali akun yang ditangguhkan, namun banyak pandangan di masyarakat yang menilai langkah tersebut telah membahayakan kebebasan pers.