Jokowi ingatkan Bawaslu Pemilu/Pilkada 2024 terbesar sepanjang sejarah

Kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk berhati-hati dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada 2024 yang menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, bahkan terbesar di dunia.

Dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu, Jokowi menjelaskan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu menempati posisi sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas.

"Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan rentang pemilihan yang luas," kata Jokowi.

Dengan pengalaman penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kata Jokowi, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas.

Menurut Kepala Negara, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.

"Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas," kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa kepercayaan adalah kunci dalam proses demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat.

Jokowi juga mengingatkan persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu, yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan.

Oleh sebab itu, Presiden berharap melalui Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, penyusunan DPT benar-benar diawasi, bahkan Bawaslu diminta untuk melaporkan jika ada pihak yang menghambat proses tersebut.

"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan kepada saya karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat memengaruhi trust, memengaruhi kepercayaan masyarakat kita," kata Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.