Jokowi minta Bawaslu libatkan masyarakat awasi politik uang

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu, Jokowi mengakui bahwa politik uang menjadi "penyakit" setiap gelaran pesta demokrasi itu.

"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalo ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, Pemilihan Walikota dua kali, pemilihan Gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan Presiden dua kali. Jadi kalo ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Presiden di Jakarta, Sabtu.

Kepala Negara pun meminta partisipasi masyarakat, menggencarkan pendidikan politik, literasi untuk menjaga Pemilu yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.

Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk memperketat aturan terhadap praktik politik uang, apalagi sanksi yang diterapkan juga masih sedikit.

"Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia," kata Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci dan efektif agar tidak menimbulkan multitafsir.

Aturan dan sanksi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar tidak ada pelanggar yang mengelak.

Dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022, turut dihadiri antara lain Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.