Akademisi: Pengeluaran katastropik pemilik JKN turun 4 persen

Ketua pusat kajian jaminan sosial Universitas Indonesia Aryana Satrya mengatakan pengeluaran kesehatan katastropik pada rumah tangga yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbukti turun menjadi 4,0 persen di tahun 2019.

"Pada rumah tangga yang memiliki JKN kejadian katastropiknya 7,0 persen pada tahun 2018 dan 4,0 persen pada tahun 2019, lebih rendah dibanding rumah tangga tanpa asuransi dan rumah tangga yang ditanggung asuransi swasta," ucapnya dalam webinar Universal Health Coverage (UHC) Day 2022 dengan tema Akselerasi dan Transformasi untuk Akses Layanan Kesehatan bagi Semua yang diikuti secara daring di Jakarta, Sabtu.

Pengeluaran katastropik adalah pengeluaran untuk membiayai kesehatan yang melebihi kemampuan keuangan rumah tangga yang akan memperberat stabilitas ekonomi rumah tangga tersebut.

Secara keseluruhan, kata Aryana, pengeluaran katastropik penduduk Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 menurun dari 7,9 persen menjadi 4,4 persen.

Aryana mengatakan meskipun keanggotaan JKN menurunkan angka pengeluaran kesehatan katastropik, peserta masih perlu membayar out-off pocket (OOP) untuk perawatan kesehatan dan risiko kesehatan katastropik masih tinggi terutama pada peserta JKN yang berpenghasilan rendah.

"Tingginya kejadian katastropik di rumah tangga di daerah pedesaan harus ditangani secara serius karena mengancam prinsip akses yang sama terhadap layanan kesehatan," ucap Aryana.

Dalam studinya, ia mengatakan pengeluaran katastropik cenderung lebih tinggi pada rumah tangga di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan karena kesenjangan pengeluaran rumah tangga.

"Insiden adanya pengeluaran katastropik ini terutama lebih tinggi terjadi pada keluarga dengan pengeluaran terendah dan juga pada keluarga dengan anak dan lansia," ucapnya.

Kemudian, Aryana juga mengungkapkan kepala rumah tangga yang menganggur cenderung memakai pengeluaran katastropik yang lebih besar dibandingkan rumah tangga lainnya.

Sementara itu, pada pengguna layanan kesehatan swasta dikaitkan dengan pengeluaran katastropik yang lebih tinggi karena mereka bersedia membayar lebih untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatannya.

"Penggunaan layanan kesehatan swasta juga dikaitkan dengan pengeluaran katastropik jauh lebih tinggi karena kemungkinan mereka bersedia membayar lebih atau tambahan biaya untuk meningkatkan kualitas ataupun perawatan layanan kesehatan yang diterimanya," ucap Aryana.

Akses layanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu target dari Sustainable Development Goals (SGDs) tahun 2030, dan sebagai salah satu tujuan untuk mencapai cakupan kesehatan universal (UHC).

"Pemerintah perlu meninjau kembali pembayaran kapitasi dan tarif INA-CBG (Indonesia Case Based Group) untuk memastikan sesuai dengan biaya yang sebenarnya untuk memberikan layanan kesehatan," ucapnya.