Disperkim: 85 unit rumah kumuh di Mataram tuntas dipugar

Agus menambahkan, hibah Rp35 juta untuk masing-masing penerima bantuan itu merupakan dana sharing dari pemerintah pusat dan pemerintah kota dengan ketentuan Rp20 juta dari pusat dan Rp15 juta dari Pemkot Mataram.

"Dengan anggaran sebesar Rp35 juta per unit itu, bangunan rumah dibangun seperti perumahan tipe 24 atau 36 dengan dua kamar tidur dan satu toilet," katanya.

Dikatakan, proses pemugaran 85 unit rumah kumuh itu selesai sesuai dengan target yang ditetapkan bulan Desember ini. Setelah, rumah rampung dibangun tahapan selanjutnya akan dilakukan penyerahan kunci kepada masing-masing pemilik rumah.

Selanjutnya, pengawasan akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dengan menurunkan tim untuk melihat secara langsung kondisi rumah yang sudah dibangun.

"Tim dari pusat biasa akan turun setelah dua bulan atau tiga bulan setelah pekerjaan selesai. Mereka ingin melihat langsung hasil program pemugaran rumah kumuh sebagai bahan laporan dan evaluasi," katanya.

Baca juga: Baznas Mataram pugar puluhan rumah tidak layak huni

Namun demikian, lanjutnya, untuk program pemugaran rumah kumuh tahun 2023 kemungkinan tidak ada lagi. Informasi yang diterima tahun 2023 tidak ada lagi DAK untuk pemugaran rumah kumuh.

"Kondisi ini merata terjadi di semua daerah se-Indonesia. Mungkin pemerintah menilai program pemugaran rumah kumuh sudah tuntas dan tahun depan pemerintah fokus pada program lain," katanya.

Lebih jauh Agus mengatakan, berdasarkan data terakhir pada akhir tahun 2021, jumlah rumah kumuh di Mataram masih sekitar 1.100 unit, namun demikian untuk lebih pastinya saat ini sedang dilakukan pendataan keberadaan rumah di Mataram.

"Semua rumah baik yang layak maupun tidak layak kita data, sebagai data base sehingga ketika ada program pemugaran kita sudah punya data by name by address serta titik koordinat," katanya.

Lebih jauh Agus mengatakan, dalam penentuan sasaran penerima bantuan pemugaran RTLH dilakukan penilaian melalui tiga komponen bangunan rumah warga.

Pertama, komponen keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan apakah menggunakan besi kolom dan ring atau tidak. Kedua, kesehatan bangunan apakah rumah warga itu memiliki toilet, jendela, dan pintu.

"Komponen ketiga adalah luas-an bangunan. Ini berkaitan dengan indikasi kekurangan rumah ketika dilakukan pendataan terjadi satu rumah dengan ukuran kecil ditempati dua kepala keluarga (KK)," katanya.

Baca juga: Yogyakarta tuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni manfaatkan CSR