Eropa rundingkan perombakan kebijakan perangi perubahan iklim

Brussels (ANTARA) - Sejumlah negosiator Uni Eropa bertemu pada Jumat untuk berupaya mencapai kesepakatan tentang perombakan pasar karbon blok tersebut, sarana kebijakan utamanya untuk memerangi perubahan iklim, ditambah dana miliaran euro untuk melindungi warga miskin dari dampak CO2.

Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, yang dipertaruhkan adalah kemampuan Uni Eropa untuk berkontribusi pada upaya global memerangi perubahan iklim, dan mencapai target memangkas emisi gas rumah kaca bersih 55 persen pada 2030 dari tingkat pada 1990.

Untuk memenuhi tujuan itu, pasar karbon Uni Eropa harus direformasi untuk mengurangi emisi lebih cepat, yang dilakukan dengan mewajibkan sekitar 10.000 pembangkit listrik dan pabrik untuk membeli izin C02 ketika mereka melakukan pencemaran.

"Ini merupakan undang-undang lingkungan dan iklim terbesar yang pernah ditangani Eropa," kata ketua negosiator Parlemen Eropa Peter Liese.

Sejumlah pejabat dari negara-negara Uni Eropa dan majelis Uni Eropa, yang keduanya harus menyetujui undang-undang final, mengatakan tidak jelas apakah kesepakatan akan tercapai, mengingat banyaknya masalah yang belum terselesaikan.

Beberapa negosiator tengah mempertimbangkan potensi kompromi yang akan mengurangi emisi yang tercakup oleh pasar karbon sebesar 62 persen pada 2030 dari tingkat pada 2005 - antara 63 persen yang diminta parlemen Uni Eropa dan 61 persen yang diminta negara anggota.

Sementara itu, beberapa isu lainnya tampaknya lebih sulit untuk dipecahkan. Sejumlah negosiator berselisih tentang seberapa cepat upaya untuk mengakhiri izin CO2 gratis yang diberikan UE kepada industri untuk melindungi mereka dari persaingan asing

Izin itu akan dicabut ketika UE menerapkan tarif perbatasan karbon yang dirancang untuk mencegah perusahaan domestik diremehkan oleh pesaing-pesaing luar negeri.

Anggota parlemen UE menginginkan 50 persen dari izin gratis dihapus sebelum 2030, sementara sisanya dihapus pada 2032 - jauh lebih awal dari target yang didukung negara-negara pada 2036.

Isu lainnya meliputi pasar karbon baru yang direncanakan untuk membebankan biaya CO2 pada pemasok bahan bakar untuk mobil dan pemanasan rumah, sebuah kebijakan yang menuai pro-kontra dan dikhawatirkan oleh beberapa negara dan anggota pemenang dapat menyebabkan penolakan publik.

Pendapatan yang dihimpun oleh pasar baru akan membentuk dana senilai 59 miliar euro (sekitar Rp980,4 triliun) untuk mengompensasi konsumen menghadapi tagihan yang lebih tinggi sebagai akibatnya, di bawah usulan asli UE.

Namun, anggota parlemen UE ingin mengecualikan konsumen swasta dari pasar CO2 baru, sebuah sikap yang ditentang negara-negara UE, yang mengatakan mereka harus dimasukkan untuk memastikan target pemotongan terpenuhi, dan dana yang cukup dapat dihimpun untuk mengisi dana baru.

Jika disetujui, pasar karbon yang diubah akan menjadi inti dari paket 12 kebijakan UE baru, yang masing-masing dirancang untuk memangkas emisi lebih cepat.

Beberapa negosiator telah menyepakati beberapa bagian dari reformasi pasar karbon tersebut, termasuk memperluas skema untuk mencakup pengiriman dan meningkatkan biaya CO2 untuk maskapai penerbangan.

Sumber: Reuters
Baca juga: Uni Eropa minta negara-negara kenakan pajak karbon
Baca juga: Uni Eropa persiapkan data untuk antisipasi dampak perubahan iklim
Baca juga: Uni Eropa komitmen bantu dana perubahan iklim