Pemkot Jaksel monitor saluran air Cipedak untuk cegah genangan

kami langsung mengerahkan petugas untuk memperbaiki

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memonitor saluran air di Jalan Moh Kahfi 1, Cipedak, Jagakarsa untuk mencegah genangan maupun banjir di daerah tersebut.

"Persoalan saluran baik itu pengurasan lumpur ataupun turap yang rusak kami langsung mengerahkan petugas untuk memperbaiki," kata Lurah Cipedak Fatihien Tajul Anwar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Fatihien menuturkan pihaknya akan menampung laporan warga yang dikumpulkan dari Posko Pengaduan Masyarakat di Kantor Kelurahan Cipedak terlebih dahulu.

Kemudian, jika laporan tersebut banyak dikeluhkan warga dan bisa diselesaikan dalam sehari, maka pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk segera memonitor maupun memperbaiki.

"Jalan itu dekat dengan Pasar Timbul dan penjual sering mencuci sayur sehingga menimbulkan genangan air dan banyak sampah," jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya terus mengontrol lokasi dengan mengerahkan Satuan Pelaksana Sumber Daya Air (Satpel SDA) agar tidak sampai menimbulkan genangan di kala hujan.

Lebih lanjut, jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam sehari, maka pihaknya akan mengerahkan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurut Fatihien, selain laporan mengenai genangan air yang sering pada saat musim hujan, warga juga banyak mengeluhkan menumpuknya sampah di Jalan Moh Kahfi I tersebut.

Maka dari itu, pihaknya langsung menerjunkan petugas PPSU untuk mengambil sampah tersebut sekaligus memberikan sosialisasi pengelolaan sampah 3R atau menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai (reuse), mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah (reduce), dan mengolah kembali sampah menjadi bermanfaat (recycle).

"Selain 3R, kami juga rutin mengarahkan warga mendatangi bank sampah untuk memahami sampah bisa memiliki nilai ekonomis," tambahnya.

Dua petugas
Selain itu, Fatihien mengatakan, keberadaan Posko Pengaduan Masyarakat sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu dan setiap hari dua petugas pegawai negeri sipil (PNS) ditugaskan secara bergantian.

Adapun jumlah warga yang melapor ke posko bisa sampai dua sampai enam orang per harinya yang diharapkan dengan adanya posko ini dapat membantu mengurangi permasalahan di lingkungan wilayah itu.

"Posko aduan siap menerima laporan warga yang dibuka dari hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengaktifkan kembali layanan pengaduan di kantor Wali Kota untuk mencarikan solusi keluhan warga mengacu Instruksi Gubernur Nomor 94 Tahun 2019.

"Kami menerima segala keluhan warga dengan mengupayakan mencari solusi selama tiga hari sejak pelaporan," kata Kabag Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Martin Sunardi di Jakarta.