Honduras teken perjanjian pembentukan misi anti-korupsi dukungan PBB

Tegucigalpa (ANTARA) - Otoritas Honduras akan menandatangani perjanjian pada Kamis untuk membentuk misi anti-korupsi yang didukung PBB di negara itu, kata seorang pejabat kementerian luar negeri pada Rabu.

Pembentukan misi anti-korupsi itu memanfaatkan janji kampanye utama Presiden Xiomara Castro untuk membasmi korupsi.

Castro bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York pada Rabu pagi, mengakhiri pembicaraan yang dimulai pada Mei untuk membentuk komisi anti-korupsi yang dikenal sebagai CICIH, kata kantornya dalam sebuah unggahan di media sosial.

Kementerian luar negeri mencuit bahwa perjanjian itu akan ditandatangani Kamis, tetapi kemudian menghapus cuitan itu.

Seorang pejabat kementerian yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa perjanjian itu masih akan ditandatangani Kamis.

Putri Castro, Xiomara Zelaya, seorang anggota Kongres yang memimpin komite hubungan luar negeri legislatif, juga mengatakan dalam sebuah cuitan bahwa perjanjian itu akan ditandatangani pada Kamis.

Tahun lalu, Castro yang berhaluan kiri menjalankan janji kampanyenya untuk membentuk komisi penuntutan korupsi untuk meminta pertanggungjawaban aktor-aktor jahat yang seringkali tak tersentuh, menyusul pemerintahan sayap kanan mantan Presiden Juan Orlando Hernandez yang dilanda skandal.

Hernandez diekstradisi ke Amerika Serikat awal tahun ini atas tuduhan penyelundupan narkoba.

Korupsi di Honduras menyedot sekitar 3 miliar dolar (Rp46,89 triliun) per tahun, menurut diplomat AS dan organisasi non-pemerintah, sehingga memperdalam kemiskinan dan memacu migrasi.

Misi serupa yang didukung oleh Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) beroperasi di Honduras hingga Januari 2020, tetapi dibubarkan setelah Presiden Hernandez saat itu membiarkan mandatnya berakhir.

Misi OAS, yang disebut Misi untuk Mendukung Pemberantasan Korupsi dan Impunitas di Honduras (MACCIH), dibentuk pada 2016 dan memimpin penyelidikan korupsi terhadap pejabat, legislator, dan Hernandez sendiri.

Investigasi yang didukung OAS mengarah pada keyakinan beberapa orang yang dekat dengan Hernandez, termasuk pendahulunya Porfirio Lobo, yang istrinya, Rosa Elena Lobo, dinyatakan bersalah atas tindakan memperkaya diri secara ilegal.

Sumber: Reuters
Baca juga: AS ekstradisi mantan presiden Honduras atas tuduhan narkoba, senjata
Baca juga: Hakim Honduras sahkan permintaan AS ekstradisi ex-Presiden Hernandez
Baca juga: Sengketa politik Honduras teratasi, buka jalan agenda anti korupsi